DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBEBANI BIAYA PERKARA PIDANA YANG MELEBIHI KETENTUAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.14- PW.07.03 POINT 27 TANGGAL 10 DESEMBER 1983 (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks) - Awandayuri Wenny Kurniasari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Awandayuri Wenny Kurniasari, Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S, Fines Fatimah, S.H.,M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT.Haryono No.169 Malange-mail: awandayuriwenny@gmail.comAbstrak Hakim dalam memutuskan besaran suatu biaya perkara pidana haruslah berpedoman pada Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Point 27 tanggal 10 Desember 1983. Namun pada kenyataan dan fakta yang ada di lapangan tidaklah sama dengan pengaturan yang diatur didalam Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Point 27 tanggal 10 Desember 1983, karena hakim menggunakan haknya yaitu rechtsvinding dan Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam menentukan besaran biaya perkara pidana. Sedangkan selama belum adanya pengaturan yang baru alangkah lebih baiknya untuk hakim tetaplah berpegangan pada pengaturan yang telah ada untuk menghindari kecurigaan atau terjadinya inkonsistensi hukum pada masyarakat yang nantinya akan menimbulkan ketidak taatan masyarakat lagi terhadap hukum yang berlaku.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Membebani Biaya Perkara Pidana, Keputusan Menteri KehakimanÂ Abstract To pass a judgement in a court of law, a judge refers to the provisions of Indonesian Ministry of Justice Number M.14-PW.07.03 Point 27 dated 10 December 1983, which is contrary to what takes place in real life since judges refer to their rights called rechsvinding and Res Judicata Pro Veritate Habetur to decide the cost imposed on criminal proceedings. During the absence of a new regulation, it is advisable that judges refer to an existing regulation to ward off any potential of prejudice and inconsistence of law possibly growing in societies where it can lead further to disobedience of the members of public to the law in place.Keywords: Judgeâ€™s basic consideration, cost imposed on criminal proceedings, decision of ministry of justice