DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA. YK dan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm) - Fikri Abdhing Swasana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Fikri Abdhing Swasana, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fikriabdhing@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0068/Pdt.G/2016/PA. YK dan putusan Pengadilan Agama Tilamuta nomor 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm dengan pengaturan syarat-syarat poligami berdasarkan hukum perkawinan Islam. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbedaan putusan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri. Dalam hal ini alasan tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya hakim menolak permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri tidak termasuk ke dalam syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh para ulama sebagaimana terdapat dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya dengan ditolaknya permohonan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri sudah sesuai dengan hukum perkawinan Islam, Hakim dalam pertimbangannya menerapkan seluruh ketentuan mengenai permohonan izin poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai unifikasi hukum Islam yang bersumber dari Kitab-Kitab Fikih klasik dan modern, pendapat dan pemikiran para Ulama Indonesia, produk pemikiran berupa fatwa dan keputusan Pengadilan, dan hukum yang berlaku di berbagai negara Muslim di dunia. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam juga bagian dari hukum Islam, maka wajib ditaati segala ketentuan yang diatur di dalamnya untuk mewujudkan tertib hukum perkawinan poligami sesuai dengan ruh hukum Islam.   Kata Kunci : Analisis, Dasar Pertimbangan Hakim, Poligami, Hukum Perkawinan Islam   Abstract This research is aimed to analyse the fundamental relevance of judge’s consideration between Religious Court Decision of Yogyakarta Number 0068/Pdt.G/2016/PA. YK and Religious Court Decision of Tilamuta Number 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm in reference to the requirement of polygyny according to Islamic Law concerning Marriage. This topic departs from disparity of the two court decisions over permit application for polygyny on the ground of pregnancy of the future wife. However, this matter is not stipulated in Law Number 1 of 1974 and Islamic Law Compilation, and contrary to this fact, the judge granted the application of permit for polygyny just due to the pregnancy. This research employed normative juridical method, statutory, and case approaches. All the research materials were obtained from library research analysed by means of grammatical, systematic, and teleological interpretation. The research result has found out that the consideration made by the judges where permit application for polygyny was granted on the ground of pregnancy has contravened Islamic Law concerning Marriage. Since this reason is not agreed upon by Islamic religious leaders and is contrary to what is stipulated in article 57 of Islamic Law Compilation. Rejecting this permit for polygyny on the ground of pregnancy, however, is relevant to Islamic law that governs marriage. Under the judge’s consideration, provisions regarding permit application for polygyny in Law Number 1 of 1974 were implemented. It is essential to know that Islamic Law Compilation as a unification of Islamic law is derived from both classic and modern verses of Fiqh, notions and thoughts of Islamic religious leaders in Indonesia, fatwa and court decision, and current laws applied in all Islamic states worldwide. Thus, Islamic Law Compilation is a part of Islamic Law that people must abide by for proper and appropriate marriage of polygyny according to the principle of the Islamic Law. Keywords: analysis, judge’s consideration, polygyny, Islamic Law concerning Marriage