RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM MENOLAK ATAU MENERIMA PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG - Nikolas Herbert Apridian Gultom (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Nikolas Herbert Apridian Gultom, I Nyoman Nurjaya, Nurini ApriliandaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono 169 Malang 65145Email: gultomnikolas9@gmail.comAbstrak Pada penelitian ini, Penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait adanya perbedaan putusan hakim dalam kasus pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan ini di latar belakangi dengan adanya perbedaan putusan hakim yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG menolak restitusi,dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar yang dimana dalam putusan ini menerima permohonan restitusi .Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah 1). Mengetahui pentingnya suatu restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis ratio decidendi hakim untuk menolak permohonan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang dalam (putusan No: 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG); dan 3) Mendeskripsikan dan menganalisis ratio decidendi hakim untuk menerima permohonan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang dalam ( putusan No: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi teleologis sehingga bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitan ini, dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk memenuhi hak korban salah satunya adalah restitusi agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.Kata Kunci: restitusi, tindak pidana perdagangan orang, hak korbanAbstract This research investigates disparity in the decisions made by the judges regarding the fulfilment of right of restitution given to the victim of human trafficking. In short, the Decision Number 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG rejects the restitution while the Decision Number 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar grants the petition for restitution. This research is aimed to 1) discover the need of restitution given to the victim of human trafficking and 2) to describe and analyse the ratio decidendi made by the judge who rejected the petition filed by the victim (in Decision Number 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG), and 3) describe and analyse ration decidendi that granted the petition (in Decision Number 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar). This research was conducted based on normative-juridical method, statutory, and case approach. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data analysed by means of theological interpretation. The research concludes that it is essential that the right of restitution be given to the victim to deter the criminals committing human trafficking.Keywords : restitution, human trafficking, victim’s right