Ð…TANDARDISASI PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE (BUKTI TIDAK LANGSUNG ) YANG DIGUNAKAN OLEH KPPU DALAM PERKARA KARTEL - Misael Avemnasal Sitepu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Misael Avemnasal Sitepu, Hanif Nur Widhiyanti, Mohammad Hamidi MaÑ•ykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Rathian.sitepu2@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganaliÑ•a penggunaan Indirect Evidence pada kaÑ•uÑ•-kaÑ•uÑ• kartel, dan menganaliÑ•a Ñ•tandar atau bataÑ•an dalam penggunaan Indirect Evidence pada perkara dugaan kartel. Dalam penelitian ini akan dibahaÑ• alat bukti dalam hukum perÑ•aingan uÑ•aha, khuÑ•uÑ•nya indirect evidence yang terdapat di dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 serta pada Peraturan KPPU No.1 Tahun 2019 . Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kaÑ•uÑ•, dan pendekatan konÑ•ep. Ð…elanjutnya Ñ•umber hukum yang digunakan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu PutuÑ•an KPPU No.24 tahun 2009 , Peraturan KPPU No.4 Tahun 2010, Ñ•erta peraturan perundang-undangan, bahan hukum Ñ•ekunder, dan bahan hukum terÑ•ier. LandaÑ•an teori yang digunakan adalah teori pembuktian. KeÑ•impulan dari penelitian ini adalah indirect evidence digunakan oleh KPPU untuk mempermudah dalam menduga dan memutuÑ• kaÑ•uÑ• kartel yang benar- benar merugikan iklim perÑ•aingan uÑ•aha jika alat bukti fiÑ•ik kartel keÑ•ulitan didapatkan. Akan tetapi, faktanya indirect evidence yang dilakukan oleh KPPU pada kaÑ•uÑ• kartel minyak goreng yang tertuang dalam PutuÑ•an KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 menimbulkan kontroverÑ•i, dimana pada putuÑ•an ini KPPU mengabaikan alat-alat bukti yang Ñ•ah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Ð…oluÑ•i dari hal terÑ•ebut menurut penuliÑ• adalah perlu adanya Ñ•tandar dalam penggunaannya, dimana Ñ•tandar terÑ•ebut adalah (1) Indirect evidence didukung alat-alat bukti yang Ñ•ah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, (2) Bukti komunikaÑ•i yang dipakai oleh KPPU setidaknya membutuhkan beberapa bukti komunikasi yang Ñ•udah dianaliÑ•iÑ• oleh KPPU Ñ•ecara mendalam, (3) Bukti komunikaÑ•i dan bukti ekonomi haruÑ• relevan dan logiÑ•, (4) Bukti ekonomi ditunjang dengan metode analiÑ•iÑ• ekonomi, teori ekonomi, Ñ•erta metode Ñ•tatiÑ•tik yang maÑ•ih relevan, (5) Bukti ekonomi berupa metode analiÑ•iÑ• grafik atau Ñ•tatiÑ•tik dianaliÑ•iÑ• Ñ•ecara hati-hati dan diperkuat keterangan ahli ekonomi dan ahli Ñ•tatiÑ•tik. Untuk mempermudah penerapan Ñ•tandar atau bataÑ•an terÑ•ebut KPPU perlu menambahkan ketentuan leniency program dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman PelakÑ•anaan PaÑ•al 11 Tentang Kartel untuk membantu dan memperkuat kedudukan indirect evidence agar kedepannya KPPU tidak Ñ•ecara Ñ•embarangan dalam menggunakan indirect evidence. Â  Kata Kunci: Indirect evidence, Kartel, KPPU, Penggunaan, Ð…tandardiÑ•aÑ•i. ABSTRACT This study aims to analyze the use of Indirect Evidence in cartel criteria, and analyze standards or measures in the use of Indirect Evidence in suspected cartel cases. In this research, evidence on the business competition law will be discussed, specifically the indirect evidence contained in KPPU Regulation Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Implementation of Article 11 of Law Number 5 of 1999. The research method used is normative research. Normative research using the statutory approach, the case approach, and the concept approach. Next, the legal sources used in this study include primary legal materials namely KPPU's Decision No.24 of 2009, KPPU's Regulation No.4 of 2010, KPPU's Regulation No1 of 2019, as well as statutory regulations, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The theory applied is a proof theory. The conclusion of this research is that the indirect evidence is used by KPPU to make it easier to predict and decide upon the cartel criteria that really harms the business competition climate if the cartel's physical evidence is difficult to obtain. But often the use of indirect evidence ignores other evidence, one of the examples is as in the case of bulk cooking oil cartels as stipulated in the KPPU's Decision No.24 of 2009, to terminate the problem, according to the study, it must be done as a standard in the use of indirect evidence. The standards are (1) indirect evidence should be backed up by valid pieces of evidence according to Law Number 5 of 1999 and Decision of KPPU Number 1 of 2019, (2) the evidence of communication referred to by the KPPU at least will need some evidence of communication deeply analysed by the KPPU, (3) the evidence of communication and economy must be relevant and logical, (4) economic evidence must be backed up by the method of economic analysis, economic theory, and statistical method that are relevant, (5) economic evidence is provided in the form of graphic analysis or statistical analysis that are carefully analysed and supported by information from economic and statistics experts. To implement the standard or the scope, KPPU needs to provide leniency program in Law Number 5 of 1999 and Regulation of KPPU Number 4 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Article 11 concerning cartel to help and strengthen the position of indirect evidence with expectation that it will be carefully enforced by the KPPU later in the future. Keywords: Indirect evidence, Cartel, KPPU, Usage, Standardization.