KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN KONSUMEN DAN PT. PLN DALAM PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang) - Ray Daniel Nababan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Ray Daniel Nababan Fakultas Hukum Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65141 Email : raydanieln@gmail.com Abstract Power Consumption Control program (P2TL) is an action from PT PLN for reducing electrical energy losses, minimizing fraud, or any actions that can detrimental PT. PLN. The implementation of P2TL has caused some disputes between consumers and PT. PLN. There is an imbalance position between consumers and PT. PLN in resolving disputes at Consumer Dispute Agency. In implementing P2TL, there are still procedural violations and violations of consumer rights regulated in the Consumer Protection Law. These factors affect the imbalance of dispute settlement, including the existence of monopoly in electric power business activities. The research was conducted using an empirical legal research with a sociological juridical approach. The aim of this study is to analyse and find clarity on the causes of imbalance as well as to find out what kind of efforts that consumers can make related to Decision of Consumer Dispute Agency which is deemed unfair. PT. PLN, which is the only company that has the authority from the government to run a business in the field of electricity production and distribution, should still comply with regulations and respect the rights of consumers in carrying out P2TL operations. Key word : Imbalance, Dispute Settlement, P2TL, Consumer Protection Abstrak P2TL merupakan langkah dari PT.PLN untuk menekan nilai susut energi serta upaya untuk meminimalisir kecurangan ataupun perbuatan yang dapat merugikan PT.PLN. Pelaksanaan P2TL menimbulkan beberapa sengketa antara konsumen dan PT. PLN. Terjadi ketidakseimbangan antara konsumen dan PT. PLN dalam menyelesaikan sengketa di BPSK. Dalam pelaksanaan P2TL juga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait prosedural serta pelanggaran hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal-hal tersebut mempengaruhi terjadinya ketidakseimbangan dalam penyelesaian sengketa termasuk adanya monopoli dalam kegiatan usaha tenaga listrik. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan kejelasan penyebab ketidakseimbangan serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen atas hasil putusan BPSK yang dirasa tidak adil. PT. PLN yang merupakan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah untuk menjalankan usaha di bidang produksi dan distribusi tenaga listrik seharusnya tetap menaati peraturan serta menghargai hak konsumen dalam melaksanakan operasi P2TL. Kata Kunci : Ketidakseimbangan, Penyelesaian Sengketa, P2TL, Perlindungan Konsumen