ANALISIS PASAL 4 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN - Riswanda Putra Perdana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Riswanda Putra PerdanaHukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2019,AbstrakDalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah Perbedaan Pengukuran Tanah Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Dengan Pengukuran Yang Dilakukan Oleh Masyakat, dan juga Upaya KÐ°ntor PertÐ°nÐ°hÐ°n KÐ°bupÐ°ten LÐ°mongÐ°n Dalam Perbedaan Pengukuran Tanah Di Tinjuau dari Pasal 4 Huruf B UndÐ°ng-UndÐ°ng Nomor 25 TÐ°hun 2009 TentÐ°ng PelÐ°yÐ°nÐ°n Publik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tugÐ°s dÐ°n fungsi BPN di dÐ°erÐ°h, khususnya KÐ°ntor PertÐ°nÐ°hÐ°n di KÐ°bupÐ°ten/KotÐ°. DÐ°n sÐ°lÐ°h sÐ°tu BPN yÐ°ng Ð°dÐ° di Profensi JÐ°wÐ° Timur ÐdÐ°lÐ°h BPN KÐ°bupÐ°ten LÐ°mongÐ°n yÐ°ng terletÐ°k di JÐ°lÐ°n Suowok Nomor 18 LÐ°mongÐ°n, keberÐ°dÐ°Ð°n BPN di LÐ°mongÐ°n sendiri merupÐ°kÐ°n bentuk pelÐ°yÐ°nÐ°n PemerintÐ°h dÐ°lÐ°m uÐ°pÐ°yÐ° melÐ°ksÐ°nÐ°kÐ°n fungsi BPN dÐ°lÐ°m skÐ°lÐ° nÐ°sionoÐ°l khusunyÐ° BPN sendiri yÐ°ng mewÐ°dÐ°hi mÐ°syÐ°rÐ°kÐ°t untuk urusÐ°n pertÐ°nÐ°hÐ°n dÐ°n sebÐ°gÐ°i perwujudÐ°n Ð°dministrÐ°tif negÐ°rÐ° IndonesiÐ° sebÐ°gÐ°i negÐ°rÐ° Ð°grÐ°ris. Berdasarkan pada hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : 1. Perbedaan Pengukuran Tanah Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Dengan Pengukuran Yang Dilakukan Oleh Masyakat?, dan yang ke 2. Upaya KÐ°ntor PertÐ°nÐ°hÐ°n KÐ°bupÐ°ten LÐ°mongÐ°n Dalam Perbedaan Pengukuran Tanah Di Tinjuau dari Pasal 4 Huruf B UndÐ°ng-UndÐ°ng Nomor 25 TÐ°hun 2009 TentÐ°ng PelÐ°yÐ°nÐ°n Publik? Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat dengan memperoleh data dari Masjid yang berafiliasi langsung dengan Kementrian Agama Kota Malang dan khusunya Masjid Sabilillah dan Masjid Agung Kota Malang. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawanca, studi dokumentasi, Penelitian lapangan (field research), dengan maksud memperoleh data di lapangan yang diperlukan dalam rangka membahas dan menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.Mengenai pengaturan terkait perbedaan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian permasalahannya saat penerbitan sertifikat tanah yang didaftarkan. Problematika tersebut terkait salah satu asas yang dicermati Penulis dalam Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yakni kepastian hukum terhadap tanah tersebut, dimana perbedaan pengukuran yang seringkali terjadi tentu berakibat terhaap klaim hak milik atas tanah yang telah didaftarkan yang tidak sama dengan hasil pengukuran. Penulis melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang merupakan tempat yang kaya akan lahan pertanian serta kondisi social masyarakat yang majemuk, dan pula merupakan tempat asal Penulis, sehingga menjadi tanggung jawab penulis pula untuk berupaya meningkatkan pelayanan public terhadap masyarakat, dengan sumbangsih penelitian iniÂ AbstractThis research observes the different measuring result between that held by LandOffice in the Regency of Lamongan and that held by the landowners and measurestaken by the land office regarding this difference from the perspective of Article 4Letter B of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. This researchdeparts from the study of the function of National Land Agency in theRegency/municipality. The establishment of land office in the regency of Lamonganlocated in Jalan Suowok Number 18 Lamongan, is aimed to provide services as partof the function of BPN at a national level and to perform administrative work asmandated by the country.This research mainly studies the problems regarding 1. The difference of landmeasuring result between that held by the land agency in the Regency of Lamonganand that performed by the landowners, and 2. Measures taken by the land office in theRegency of Lamongan over this measuring result difference according to theperspective of Article 4 Letter B of Law Number 25 of 2009 concerning PublicServices.Empirical juridical research method was employed, which is aimed to givesolution to the problems in reference to current regulations. This method involvedcollecting data from the mosques (Masjid Sabilillah and Masjid Agung Malang) in adirect affiliation to the Ministry of Religion in Malang city. Primary data wasobtained from interview, documents, and field research.The research has found out that the existing problem is related to one of theprinciples regarding the legal certainty as written in Article 4 letter b of Law Number25 of 2009. Such a difference in measuring result may affect claim of ownership of aregistered land.This research was conducted in a land office in the Regency of Lamongan in thearea where agricultural lands are abundant and the people tend to be heterogeneous.Another consideration is that the author of this research comes from this regency and,thus, the author intends to improve the local government service quality given to thepeople in the region.