EFEKTIVITAS PASAL 93 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA PEMAKAMAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS - Maulana Dwi Kurniawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Maulana Dwi Kurniawan, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: maulanadwi07071998@gmail.com   ABSTRAK Segala hal di Indonesia diatur oleh hukum dan berlandaskan pada hukum. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak ada yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Hukum ditegakan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sebagaimana terdapat didalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan perlakuan yang sama terhadap pemberlakuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku juga bagi masyarakat penyandang disabilitas. Banyaknya masyarakat penyandang disabilitas yang hak asasi nya belum terpenuhi. Pada Pasal 93 huruf a Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Malang wajib menyediakan akses ke, dari, dan di dalam pemakaman umum bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan perundang – undangan tersebut dan juga mengetahui kendala dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.   Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Penyandang Disabilitas, Akses, Tempat Pemakaman Umum   ABSTRACT All citizens have equal rights before law and none can hold immunity to law and have a special privilege before it. Law exists to lead people to justice as their right. The law enforced is aimed to give social justice for all the people of Indonesia as stipulated in the 1945 Indonesian Constitution and this stipulation is also obvious as the fifth principle of Pancasila (Five Principles). Justice requires equal treatment for all the people of the state not to mention for those who are disabled, but lots of disabled people still have their rights unfulfilled. Article 93 letter a of Local Regulation of Malang Number 2 of 2014 implies that the government of Malang is required to provide an access to, from, and in public cemetery for disabled people. This research is aimed to find out the extent of effectiveness of the legislation concerned and impeding factors and their solution to resolve the issues.   Keywords: effectiveness of law, disabled people, access, public cemetery.