HAMBATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MELAKUKAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Koperasi Kredit Kosayu TP Kalasan) - Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa, Sihabudin, Shanti RiskawatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: xlinaputri@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia denganakta notaris, hambatan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris sertaupaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pembebanan jaminan fidusia denganakta notaris berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang diKoperasi Kredit Kosayu TP Kalasan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenispenelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosilogis. Teknik pengumpulandata menggunakan teknik wawancara dengan Manajer Koperasi, Kepala bagian kredit, danAdmin HRD&CUSO. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasilpenelitian dapat diketahui jika pelaksanaan Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusiamenggunakan akta notaris sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentangjaminan fidusia oleh koperasi simpan pinjam  tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pembebananjaminan fidusia menggunakan akta notaris dilaksanakan di kategori untuk pembeliankendaraan baru/ PINDARA, sedangkan sedangkan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusiadi kategori lainnya, seperti pinjaman konsumtif, profesi, siaga, komersial, usaha anggota, rodadua, dan roda empat dilakukan di bawah tangan. Terkait mengenai hambatan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris, penulis membagi menjadi dua hambatan,yaitu hambatan yuridis: pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notarismemerlukan waktu yang sedikit lama, sehingga debitur tidak dapat secara cepat mendapatkanpinjaman mereka, tambahan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk jasa notaris dalam pembuatan akta notaris, tidak adanya sanksi yang mengatur jika pembebanan jaminan fidusia tidak dilakukan dengan akta notaris, serta hambatan lain adalah Hambatan dari segi undangundang adalah tidak tercapainya asas publisitas. Selain itu terdapat hambatan non yuridis,yaitu: anggota peminjam tidak mengetahui akan pengaturan dalam undang-undang tersebutdan Peraturan yang terdapat di dalam koperasi kredit kosayu. Upaya yang dapat dilakukanuntuk mengurangi hambatan tersebut dapat berupa melakukan pembebanan jaminan fidusiadengan akta notaris dikeseluruhan kategori pinjaman, memberikan klausul tambahan biayanotaris dalam perjanjian kredit, dan pengadaan sosialisasi guna meningkakan pengetahuanhukum kepada anggota.Kata Kunci: Hambatan, Koperasi Simpan Pinjam, Jaminan Fidusia, Akta Notaris AbstractThis research is aimed at finding out fiduciary security arranged under notarial deed, thehampering factors in the requirement of fiduciary security under the notarial deed, andmeasures taken to tackle issues in setting fiduciary security according to Law concerningFiduciary Security Number 42 of 1999 in Cooperative Kosayu TP Kalasan. This is an empiricaljuridical research with socio-juridical approach. All research data was obtained from interviewswith the manager of the cooperative, the head of lending department, and the administrativestaff of HRD&CUSO. The data analysis was performed based on qualitative descriptivemethod. The research results reveal that fiduciary security submitted to guarantee loan bythe cooperative as governed in the Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security isnot fully implemented. Fiduciary security, however, is more involved in the purchase of newvehicle, while the need of fiduciary security in other categories such as consumptive andproductive loans, and loans for welfare, education, and health is only proven underhand. Theimpeding factors come from the following aspects: juridical aspect where the fiduciary securityunder the notarial deed takes lengthier process, and it hampers the debtors from cashing theloans immediately. Other factors involve the cost clients have to spend to hire a notary,absence of sanction imposed on the situation where fiduciary security is not arranged undernotarial deed, and failure to meet the principle of publicity. The second hampering factor isnon-juridical aspect, where debtors have no ideas about the rules set in the law and by thecooperative. The possible measures to take to tackle the issues may involve requiring allcategories of loans to be based on fiduciary security, providing additional clause regarding thecost paid for the notary in credit agreement, and introducing it further to the members of thecooperative to upgrade their knowledge about legal decision.Keywords: obstacles, saving and loan cooperative, fiduciary security, notarial deed.