ANALISIS YURIDIS PRINSIP PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PASAL 42 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MENGHINDARI PRIVATISASI SUMBER DAYA AIR OLEH SWASTA - Mukhammad Toha Amin (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Mukhammad Toha Amin, Dr. Imam Kuswahyono, SH.M.Hum., Diah Pawestri Maharani, SH.MH. Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono no. 169 Malang choirul.basyar77@gmail.comÂ  Abstract This research studies public private partnership as governed in Article 42 Paragraph (2) of Government Regulation Number 122 of 2015 concerning System of Provision of Drinking Water. This research focuses on an analysis of public private partnership as governed in the regulation mentioned above, implying that the arrangement established to provide drinking water can be performed in partnership with private sectors according to the principle of Public Private Partnership. Within the system of this principle between the government and private sectors, both parties share responsibilities and risk, but the details given are only restricted to the provision of the drinking water without any further explanation. This absence of more detailed information regarding this case may lead to takeover by private companies. Keywords: public private partnership, government regulation Number 122 of 2015 concerning system of provision of drinking water, privatisation of water resource AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai public private partnership sebagaimana diatur pada Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam penelitian ini berfokus pada analisa terkait public private partnership sebagaimana diatur pada Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Pada normanya public private partnership sebagaimana diatur pada pasal tersebut hanya menjelaskan diperbolehkanya pihak pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan swasta dalam hal pengadaan sistem penyediaan air minum tanpa ada penjelasan lagi terkait public private partnership secara terperinci. Dengan demikian tidak adanya penjelasan terkait public private partnership secara terperinci itulah yang kemudian akan dapat berakibat pada privatisasi sistem penyediaan air minum oleh swasta.Kata Kunci : Public Private Partnership, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Privatisasi sumber daya airÂ  Â