PENERAPAN PASAL 4 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN MENGENAI KEWENANGAN OJK DALAM PENILAIAN KEMBALI BAGI DIREKSI BANK DALAM HAL TERDAPAT INDIKASI PERMASALAHAN KELAYAKAN - Wisnu Dias Pradana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Wisnu Dias Pradana, Dr. Reka Dewantara S.H., M.H.Faculty of Law Universitas BrawijayaÂ Jl. M.T. Haryono No. 169 MalangWisnudias12@gmail.comAbstract This research is aimed at finding out the implementation of Regulation of Financial ServiceAuthority (hereinafter OJK) regarding reappraisal addressed to the first party, bank directorpositioned in a bank in Makassar. Reappraisal is governed in the Regulation of OJK Number34/POJK.03/2018 concerning Reappraisal addressed to the First Party of Financial ServiceAgency. Reappraisal is given to, inter alia, banks as one of financial service agencies asmentioned in the regulation. This research is mainly focused on bank management as the firstparty that is reappraised and this reappraisal departs from potential indicator that there was anissue regarding financial feasibility that involved the bank director in the case. However, interms of the implementation of the regulation, the transparency of appraisal does not extendfurther to the members of public since the information regarding it seems limited. This researchemployed socio-legal method and socio-juridical approach that comprised observation,interviews, and documentation. The research results reveal that reappraisal as discussed in thispaper can be performed according to regional offices of OJK that hold power over financialservice agencies within this scope.Keywords: financial service authority, implementation of Regulation of Financial ServiceAuthority, bank director as the first partyÂ Abstrak Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan peraturan otoritas jasakeuangan mengenai penilaian kembali yang ditujukan kepada pihak utama direksi dalamsuatu bank yang berpusat di Kota Makassar. Pengaturan penilaian kembali terdapat padaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian KembaliBagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dalam aturan penilaian kembali bagi pihakutama tersebut terdapat beberapa lembaga jasa keuangan yang pihak utamanya dapatdikenakan penilaian kembali salah satunya adalah Bank dan beberapa lembaga jasakeuangan yang tercantum dalam aturan tersebut. Dalam penulisan ini penulis hanyaberfokus pada pihak utama direksi bank yang dikenakan penilaian kembali dikarenakanadanya indikasi permasalahan kelayakan keuangan yang dilakukan oleh pihak utamadireksi bank. Namun dalam penerapannya, proses penilaian kembali terhadap pihak utamadireksi bank tidak diketahui oleh seluruh masyarakat umum karena minimnya informasiterkait penilaian kembali ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenispenelitian Sosio Legal dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengancara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapatdiketahui bahwa dalam penerapan aturan penilaian kembali bagi pihak utama lembagajasa keuangan ini dapat dilakukan sesuai dengan daerah cakupan kantor regional OtoritasJasa Keuangan yang berwenang atas lembaga jasa keuangan yang berpusat di daerahcakupan kantor regional Otoritas Jasa Keuangan.Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,Pihak Utama Direksi Bank.