TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN WABAH PENYAKIT MENULAR BAGI LANSIA TERLANTAR (Analisis Yuridis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) - Miftakhul Zahro (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Miftakhul Zahro, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, IndonesiaTelp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mai: mzahro80@gmail.comAbstrak Mengingat tingkat kerentanan seorang lanjut usia (tak terkecuali lansia terlantar) terhadap wabah penyakit Covid-19 yang terjadi saat ini, maka sudah semestinya menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak dari seorang lansia tersebut. Pada dasarnya, pemberian perlindungan atas hak-hak dari seorang lansia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Namun sangat disayangkan, pada aturan tersebut tidak ditemukan rumusan yang jelas mengenai siapa yang semestinya memiliki wewenang ataupun tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terlebih lagi jika dalam konteks penanganan wabah penyakit menular (Covid-19) bagi seorang lansia terlantar yang terjadi saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular Bagi Lansia Terlantar. Serta menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Yang Perlu Diakomodasi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksaan ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terlebih lagi dalam konteks penanganan wabah penyakit menular (Covid-19) bagi kelompok lanjut usia tidak potensial (lansia terlantar). Sementara itu, terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi lansia terlantar yang perlu diakomodasi oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penanganan wabah penyakit menular (Covid-19) yang terjadi saat ini dapat diwujudkan kedalam 2 (dua) macam bentuk yang ada, yakni bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif.Kata Kunci: Lanjut Usia Terlantar, Pemerintah Daerah, Wabah Penyakit Menular.Â Abstract Considering low resistance of elderly people, including those abandoned, to Covid19, the governments hold the responsibility to protect the rights of the elderly. Principally, the provision of protection of elderly people is governed in Law Number 13 of 1998 concerning Welfare for Elderly People, but there are no clear and more elaborate rules in the law concerning who should bear the responsibilities to comply with this law especially in the scope of the contagious Covid-19 for elderly people. This research is aimed at analysing the responsibilities of regional governments according to Article 8 of Law Number 13 of 1998 in mitigating the covid-19 for elderly people and analysing the form of legal protection of elderly people who need to receive help from regional governments to deal with the disease. This research employed normative juridical method and indicates that regional governments have their full responsibility to abide by the provision of Article 8 of Law Number 13 of 1998 concerning Welfare for Elderly People in the context of mitigation of contagious disease like Covid-19 and also for the abandoned elderly. The legal protection can be given in preventive and repressive form.Keywords: abandoned elderly people, regional governments, contagious disease.