KEBIJAKAN FORMULASI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN DI INDONESIA - Juan Maulana Alfedo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Juan Maulana Alfedo, Bambang Sugiri, Alfons ZakariaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505,e-mail: hukum@ub.ac.ide-mail : juanalfedo@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dalam peraturanperundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Deferred Prosecution Agreement sebagai mekanisme penanganan tindak pidanakorupsi penyuapan yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga diperlukanadanya kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreement dalam tindakpidana korupsi penyuapan di Indonesia untuk mengatasi permasalahankekosongan hukum yang ada, sekaligus dalam rangka menciptakanpenanganan tindak pidana korupsi penyuapan oleh korporasi yang lebihefektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis urgensi pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalamtindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia, serta untuk merumuskankebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreements  dalam tindak pidanakorupsi penyuapan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatanperbandingan. Hasil dari penelitian ini yakni urgensi pengaturan Deferred Prosecution Agreements dalam tindak pidana korupsi penyuapan diIndonesia dan kebijakan formulasi Deferred Prosecution Agreements dalamtindak pidana korupsi penyuapan di Indonesia.Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement, Kebijakan Formulasi,Korporasi, Tindak Pidana Korupsi Penyuapan. AbstractThis research departs from the legal loopholes in the law in Indonesia governing deferred prosecution agreement as a mechanism to handlebribery case as criminal corruption performed by a company. The policyregarding the formulation of deferred prosecution agreement is required tohandle this case and to fill the loopholes. Moreover, this policy is also aimedto guarantee the company to handle the case in a more efficient andeffective way. This research is aimed to find out and analyse the urgency inthe regulation of deferred prosecution agreement in corruption case inIndonesia and to formulate the policy governing bribery in Indonesia. Theresearch employed normative juridical method, statutory and comparativeapproach. The research results cover the urgency in the regulationregarding deferred prosecution agreement in bribery as criminal corruptionin Indonesia and the policy regarding the formulation of deferredprosecution agreement in the case of bribery as criminal corruption inIndonesia.Keywords: Deferred Prosecution Agreement, Formulation Policy,Corporate, Bribery as Criminal Corruption.