PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2010 DI KOTA MALANG - Septina Devi Paramita (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Septina Devi Paramita, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : deviparamita14@gmail.com Â  ABSTRAK SEPTINA DEVI PARAMITA, Hukum Administrasi Negara, Faklutas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2013 Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 TAHUN 2010 Di Kota Malang, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum, Tunggul Anshari S.H.,M.Hum. Dalam skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2010 di Kota Malang dan apa yang ,menjadi kendala yang dihadapi oleh Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang dalam pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan usaha yang dilakukan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap pihak(pihak pembeli dan pihak penjual) dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan.Dalam upaya untuk mengetahui permasalahan dalam penulisan ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridus sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat secara objektif, kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitik.Berdasarkan penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah dan bangunan yang telah bersertifikat dengan kewajiban membayar pajak BPHTB belum memenuhi keadilan. Karena berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa apabila terjadi BPHTB kurang bayar maka pihak pembeli pasti segera melunasinya untuk segera memperoleh validasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai salah satu prasyarat pendaftaran peralihan haknya ke Badan Pertahanan Nasional Kota Malang agar segera dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pembeli, akan tetapi untuk pihak penjual dalam melunasi Pph final kurang bayar tersebut pasti beralih ke pembeli untuk kepentingan pendaftaran tersebut.Karena itu dibutuhkan upaya notaris/PPAT dalam memberikan perlindungan hukum preventif terhadap para pihak (pihak penjual dan pihak pembeli) ketika PPAT tidak dapat menjalankan kewenangan membuat akta jual beli sebelum pihak membayar PPh final dan BPTHB dengan berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak PBB yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Malang, maka Notaris memberikan perlindungan hukum preventif dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004. Kata kunci : Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah ABSTRACT In this thesis discusses the implementation of Customs Acquisition of Land and Building Based on Regional Regulation No. 15 of 2010 Malang in Malang and what is an obstacle faced by the Office of Land and Building Tax services Malang in the implementation of fees for acquisition of land and building and efforts are being made to do the legal protection of the parties ( buyer and seller) in the execution of the sale and purchase of land and building .In an effort to find out the problems in this paper , the approach used is the juridical sociological including reviewing and analyzing the problems defined juridical to look at it objectively , then all the data analyzed by descriptive analytic . basic research obtained answers to the problems that the execution of the sale and purchase of property rights to land and buildings that have been certified by the obligation to pay taxes BPHTB not meet justice . Because the author based on data obtained in the field that in the event of an underpayment BPHTB then the buyer would pay it off right away to immediately obtain validation of Revenue Office of Malang as one of the prerequisites transitional registration rights to Malang National Defense Agency to immediately be issued a certificate of property on behalf of the buyer , but for the seller to settle the final PPh underpayment is definitely turning into a buyer for the benefit of such registration . Because it takes effort notary / PPAT in providing preventive legal protection against the parties ( seller and buyer ) when PPAT unable to run the authority to make the deed of sale before the finals and BPTHB pay income tax on the basis of Certificate of Tax Object Sales Value UN has issued by the Tax Office Malang , the Notary give legal protection preventive by making an agreement binding sale and purchase pursuant to Article 15 paragraph 1 of Law No. 30 of 2004 . Keywords : Implementation of Land Acquisition Fee