EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERKAIT PENCEGAHAN MENINGKATNYA KOMUNITAS ANAK JALANAN,GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi di Dinas Sosial Kota Malang) - Muhammad Walid Kurniawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Muhammad Walid Kurniawan , Lutfi Effendi, SH,M. Hum, Bahrul Ulum,SH,MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: mwalidkurniawan57@gmail.comABSTRAK Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: â€œNegara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaanâ€ ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam hal ini pemerintah daerah kota Malang untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini, bukan justru sebaliknya mematikan kehidupan mereka. Kota Malang merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Terkait hal ini, pemerintah Kota Malang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis terkait pencegahan meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu berpedoman pada suatu peristiwa yang ada pada lokasi obyek penelitian kemudian dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ironisnya dinas sosial kota Malang kurang berpartisipasi dalam sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak jalanan di kota Malang, ini yang menjadi problematika ketika tidak adanya tindakan persuasif terlebih dahulu, bahkan dalam pembinaan anak jalanan khususnya di kota Malang ini lebih cenderung represif dan menindak habis, hal ini yang menjadi momok yang dimana masyarakat seharusnya di bina bukan di hukum.Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Calon Pegawai Negeri Sipil.Â ABSTRACT Article 34 of the 1945 Constitution (after the fourth amendment), paragraph 2: 'The state develops a social security system for all the people and empowers the weak and underprivileged in accordance with human dignity' This paragraph instructs policy makers concerned, in this case the local government of Malang city. To formulate policies that can empower these weak and marginalized people, not on the contrary kill their lives. Malang City is one of the cities that does not escape social problems as described above. Related to this, the Malang City government has policies related to these social problems, namely Malang City Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Handling Street Children, Homeless and Beggars related to the prevention of increasing communities of street children, vagrants and beggars. This legal research is a juridical research. Empirical by using a sociological juridical approach. Then all data were analyzed descriptively qualitatively, which is guided by an event that occurred at the location of the research object then analyzed by providing conclusions. However, in its implementation, ironically, the social services of Malang city do not participate in the socialization directly or indirectly to street children in Malang. This becomes problematic when there is no prior persuasive action, even in the development of street children, especially in Malang, this is more likely Repressive and take full action, this is a scourge where people should be fostered, not punished.Keywords: Administrative Sanctions, Prospective Civil Servants