IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF (a) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 138 TAHUN 2017 TERKAIT PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI ANTAR SEKTOR PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM KEDIRI SINGLE WINDOW FOR INVESTMENT (Studi di Dina - Rinalvin Achmad Wiryawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Rinalvin Achmad Wiryawan, Istislam, Amelia Ayu Paramitha. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rinalvinachmad@gmail.com , rinalvinachmad@ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 33 huruf a Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Penelitian yang difokuskan pada penyederhanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu antar sektor pemerintahan yang ditujukan pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kediri yang disebut Kediri Single Window for Investment (KSWI). Sistem KSWI dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri dan delegasikan kepada Dinas Penanaman Modal -Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, dengan fokus pada penelitian tentang bagaimana Pemerintah Kota Kediri melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 33 huruf a Nomor 138 Tahun 2017, terhadap sistem KSWI. Dalam penerapannya terdapat permasalahan seperti ego sektoral serta permasalahan harmonisasi dan sinkronisasi antar sektor pemerintahan yang membuat regulasi ini sulit untuk diterapkan. Kata kunci: Implementasi, Penyederhanaan Prosedur, Integrasi, Pelayanan Publik, Kediri Single Window for Investment. Abstract Bureaucracy in public services like the procedure required in permit issuance and non-permit-related matters still remains a problem for most people. Public services in Indonesia have been in a spotlight but not in a good way since the services tend to be lengthy and complicated. Moreover, sectorial ego and the absence of synchronisation of permit issuance services among government sectors also contribute some problems, leading further to another issue in the simplification of public service procedure. This research is aimed at finding out how the local government of Kediri implements the Regulation of Minister of Home Affairs Article 33 Letter a Number 138 of 2017 concerning One-stop Services through Capital Investment and One-stop Service Agency in a Region (DPM-PTSP) in Kediri city. This research is focused more on the simplification of procedure required in permit issuance and non-permit-related matter among government sectors performed in the system of Kediri Single Window for Investment. Keywords: implementation, simplification of procedure, permit and non-permit, integration, public services, Kediri Single Window for Investment.