EFEKTIVITAS PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM TERKAIT KEBIJAKAN STATUS PULAU SEMPU SEBAGAI CAGAR ALAM ( Studi Kasus di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ) - Wildan Isnovananda (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Wildan Isnovananda, Lutfi Efendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145 e-mail : wisnovananda@gmail.com Â  ABSTRAK Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat atas penerapan norma dalam masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dengan metode wawancara dan observasi serta data sekunder, dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, bahwa Efektivitas Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam kebijakan status Cagar Alam Pulau Sempu sebagian sudah berjalan sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah masih banyaknya orang yang berwisata ke Cagar Alam Pulau Sempu, dengan demikian hal ini jelas bersifat ilegal karena berjalan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitasnya Peraturan Pemerintah tersebut, misalnya kurangnya jumlah penjaga yang ada di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, kurang sadarnya masyarakat atas aturan yang telah ada. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi yang hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan memberikan sosialisasi akan arti dari Cagar Alam yang menjadi kawasan yang dilindungi, menambah jumlah petugas yang berjaga di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, menegakkan hukum secara lebih tegas, serta berkordinasi dengan semua pihak yang ada di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dengan baik. Kata Kunci: Yuridis Sosiologi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Pulau Sempu, Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Cagar Alam Pulau Sempu. Â  ABSTRACT The method of approach used in this study is sociological juridical, which is a research approach that seeks to examine the legal principles that apply in society over the application of norms in society. The research location is at the East Java Natural Resources Conservation Center. Types and sources of data consist of primary data using interview and observation methods as well as secondary data, by conducting library research and documentation. Based on the results of the study the author obtained an answer, that the Effectiveness of Article 33 Government Regulation Number 28 Year 2011 Regarding the Management of the Nature Reserve and Nature Conservation Areas in the policy status of the Sempu Island Nature Reserve has partly been carried out in accordance with that stated in the Government Regulation. But in reality what happens is that there are still many people who travel to Sempu Island Nature Reserve, thus this is clearly illegal because it does not comply with existing rules. In its implementation, there are several obstacles experienced by the East Java Natural Resources Conservation Center. There are several factors that hinder the effectiveness of the Government Regulation, for example the lack of guards in the Sempu Island Nature Reserve area, the community's lack of awareness of existing rules. Efforts are made to overcome these obstacles, namely by providing socialization of the meaning of the Nature Reserve which is a protected area, increasing the number of officers on guard in the Sempu Island Nature Reserve area, enforcing the law more firmly, and coordinating with all parties involved is in the Sempu Island Nature Reserve area Keywords: Sociological juridical; East Java Natural Resources Conservation Center; The Effectiveness of Article 33 Government Regulation Number 28 Year 2011; Sempu Island Nature Reserve.