PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo) - Alif Mahfira Ramadhan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Alif Mahfira Ramadhan , Lutfi Effendi, SH,M. Hum, Bahrul Ulum,SH,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: alif.mahfira28@gmail.com   ABSTRAK Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan pengadaan PNS serta merupakan fungsi manajemen PNS yang strategis. Melalui rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat diperoleh sumberdaya manusia (PNS) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas secara profesional. Rekrutmen CPNS harus memiliki tujuan sebagai proses penjaringan para calon penyelenggara negara yang memiliki integritas dan kualitas yang unggul, melalui proses rekrutmen transparan dan akuntabel. Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sanksi Administrasi bagi Calon CPNS yang mengudurkan diri dari seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Situbondo tetapi justru terdapat orang yang tetap masih dapat mengikuti seleksi CPNS pemerintah pusat kementerian lembaga di luar Situbondo hal tersebut sangat kontradiktif pada pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwasannya setiap orang yang telah mengikuti seleksi CPNS dan setelah masuk pada tahap percobaan akan dikenakan sanksi tidak mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu, justru terdapat orang yang tetap masih dapat mengikuti seleksi CPNS pemerintah pusat kementerian lembaga di luar Situbondo. Berdаsаrkаn kаsus di аtаs, penulis tertаrik untuk meneliti lebih lаnjut mengenаi bаgаimаnа perаn pemerintаh dаlаm hаl ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo menyelenggаrаkаn urusаn pemerintаhаn di bidаng mengelola manajemen kepegawaian di daerah, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan tahapan pengadaan PNS   Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Calon Pegawai Negeri Sipil.   ABSTRACT Recruitment is one of the civil servant procurement activities and is a strategic civil servant management function. Through objective, transparent, and accountable recruitment, it is hoped that quality human resources (PNS) can be obtained who are able to carry out their duties professionally. The recruitment of CPNS must have the objective of screening candidates for state administrators who have superior integrity and quality, through a transparent and accountable recruitment process. This study discusses empirical legal issues that are interesting to analyze, namely to find out how the application of Administrative Sanctions for Candidates for CPNS who resign themselves from the CPNS selection for the Situbondo Regency Government, but in fact there are people who can still participate in the CPNS selection of the central government of ministries outside Situbondo. This is very contradictory in article 35 of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management states that everyone who has participated in the CPNS selection and after entering the trial stage will be subject to sanctions for not participating in the PNS procurement selection for a certain period of time, there are people who remain Still able to participate in the selection of CPNS central government ministries outside Situbondo. Based on the above cases, the author is interested in further researching how the role of the government in this page is the Human Resources and Development Agency. Human Resources Situbondo District organizes governmental affairs in the field of managing personnel management in the regions, including in this case the implementation of the civil servant procurement stages.   Keywords : Administrative Sanctions, Candidates for Civil Servant