PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN IKAT DAN PAHIKUNG KABUPATEN SUMBA TIMUR SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (Studi di Kabupaten Sumba Timur) - Samuel Agung Ratoe (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Samuel Agung Ratoe Oedjoe, AfifahKusumadara, S.H., LL. M., SJD., Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.HFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sakerssamuel@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasaahan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Ikat Dan Pahikung Kabupaten Sumba Timur Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi pada permasalahan yang terjadi pada tahun 2018 terjadi kasus penjiplakan Kain tenun Sumba Timur yang mendadak viral lebih dikarenakan tersiarnya kabar tak sedap oleh beberapa media di tanah air bahwa ada oknum di Troso Kabupaten Jepara (Jateng) dengan sepihak telah mengklaim bahwa motif-motif pada kain tenun Troso. Yang kemudian memang terlihat sangat mirip dengan motif pada kain tenun Sumba terlebih khusus kain tenun asal Sumba Timur adalah warisan budaya milik masyarakat Sumba Timur.Mendengar hal tersebut kemudian menimbulkan kegelisahan dan kemarahan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Sumba secara luas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur. Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur sangat berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis karena secara persyaratan sudah sangat memenuhi untuk mendapatkan Hak Indikasi Geografis, namun sampai sekarang Kain Tenun dan Pahikung Sumba Timur belum mendapatkan perlindungan Hukum dari Indikasi Geografis padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis sudah ada sejak tahun 2016 yang seharusnya Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur telah mendapatkan perlindungan Hukum sejak dini. Berdasarkan hal tersebut diatas, Rumusan masalah dalam karya tulis ini: (1). Apakah Kain Tenun Ikat dan Pahikung Kabupaten Sumba Timur dapat dilindungi dengan perlindungan hukum indikasi geografis? (2). Bagaimana bentuk hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kain Tenun Ikat dan pahikung Kabupaten Sumba Timur ? Metode yang dguakan dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan deskriptif kualitatif. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis sosilogis yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kemudian dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya terhadap masyarakat , literature, jurnal, skripsi yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur dapat dilindungi hukum Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis seperti karakteristik dan kualitas yang memedakan Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur dengan kain tenun ikat dan songket pada daerah lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis dan Banyaknya hambatan yang dihadapi untuk melakukan perlindungan hukum Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur adalah salah satu penyebab dari terlambatnya perlindungan hukum Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Ikat dan Pahikung Sumba Timur.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kain Tenun Ikat, Pahikung, Potensi Indikasi GeografisÂ ABSTRACT In this thesis, the author raises the issue of legal protection of Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba Regency as a Potential Product of Geographical Indications. The choice of the theme was based on the problems that occurred in 2018, a case of plagiarism of East Sumba woven fabrics suddenly went viral due to the spread of bad news by several media in the country that there were people in Troso, Jepara Regency (Central Java) who unilaterally claimed that the motive was - The motif on the Troso woven fabric. What then does look very similar to the motifs on the woven cloth of Sumba, especially the woven cloth from East Sumba, which is the cultural heritage of the people of East Sumba. Hearing this, then caused anxiety and anger in the people of East Nusa Tenggara, especially the people of Sumba at large. Based on this, it is necessary to have legal protection for Ikat and Pahikung fabrics in East Sumba. Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba have the potential to obtain protection from the Geographical Indication Law because they meet the requirements for obtaining Geographical Indication Rights, but until now Woven Fabrics and Pahikung in East Sumba have not received legal protection from Geographical Indications even though Law Number 20 Years 2016 concerning Trademark Rights and Geographical Indications has existed since 2016, which should have received the protection of the law from an early age. Based on the foregoing, the formulation of the problem in this paper: (1). Can the Ikat and Pahikung woven fabrics of East Sumba Regency be protected by the protection of the geographical indication law? (2). What are the forms of obstacles and efforts in protecting the Geographical Indication of the Ikat and pahikung woven fabrics in East Sumba? The method used in this paper uses the juridical empirical research method with qualitative descriptive. The types of primary and secondary data obtained by the author will then be analyzed using juridical sosilogical analysis techniques, namely by looking at statutory regulations and then analyzed based on the actual conditions of society, literature, journals, theses which are used as references in solving legal problems that become objects study. From the results of the research with the above method, the authors obtained the answer to the existing problem that the Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba can be protected by the Geographical Indication law because they meet the requirements for registration of Geographical Indications such as the characteristics and qualities that distinguish Ikat and Pahikung Fabrics in East Sumba from woven fabrics. Ikat and songket in other areas, geographic environment, natural factors, human factors, area boundaries covered Geographical indication, history and traditions related to the use of Geographical Indications and the number of obstacles faced in carrying out legal protection Geographical Indications of Ikat and Pahikung Sumba woven fabrics East is one of the causes of the delay in the protection of the Geographical Indication of the Ikat and Pahikung woven fabrics in East Sumba.Keywords: Legal Protection, Ikat Woven Fabric, Pahikung, Potential Geographical Indications