ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENCURIAN BIASA DENGAN BARANG YANG BERNILAI DIBAWAH Rp. 2.500.000 (Studi Putusan No. 249/PID.B/2017/PN¬.Pli) - Samuel Remulo Tarigan Sibero (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Samuel Remulo Tarigan Sibero, Abdul Madjid, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145 Email: samuelremulotarigansibero@gmail.com ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini ialah bermula dari putusan pengadilan negeri pelaihari nomor 249/PID.B/2017/PN.Pli yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Iswanto terbukti bersalah dan sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana pencurian biasa Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jika dilihat secara teliti dan rinci terhadap bukti dan fakta-fakta yang ada, maka perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 yakni tindak pidana pencurian ringan. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian  di atas, dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Putusan Pengadilan Nomor 249/PID.B/2017/PN.Pli menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian biasa terhadap Dedi Iswanto, karena melakukan pencurian sebuah handphone milik korban bernama Fifi Nur Indah Sari. Dimana menurut dasar pertimbangan hakim perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Menurut penulis seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan acara pemeriksaan yang berbeda, seharusnya menggunakan acara pemeriksaan singkat dan karena alasan keadilan, bahwa tidak adil seseorang dihukum tidak sesuai peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, terdakwa dapat melakukan upaya hukum yang tepat terhadap putusan pengadilan ini, yaitu upaya hukum banding jika putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap atau upaya hukum peninjauan kembali jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kata kunci: pencurian ringan, putusan bebas, upaya hukum   ABSTRACT This research departs from the Decision of District Court of Pelaihari Number 249/PID.B/2017/PN.Pli deciding that the defendant Dedi Iswanto was declared guilty and his criminal offense is relevant to the elements of theft as a crime in Article 362 of Criminal Code. In a closer look, however, the offense is actually more relevant to what is regulated in Article 364 of Criminal Code in conjunction with Article 2 of Regulation of Indonesian Supreme Court Number 12 of 2012 that categorises this offense as ordinary theft. This research employed normative juridical method, statutory, and case approaches. The Decision Number 245/PID.B/2017/PN.Pli declares the defendant guilty since the defendant stole a mobile phone of Fifi Nur Indah Sari, and this conduct was seen to have met the elements of a theft as a criminal offense. This decision is contrary to what the author agrees, where the defendant should have been free from charges and brief enquiry should have been performed for the sake of the justice for the defendant. The author sees it unfair when the defendant has to serve the sentence imposed not in accordance with the current law. That is, the defendant has his right to appeal when the decision does not hold any permanent legal force, or the defendant could go further for judicial review when the decision holds permanent legal force. Keywords: ordinary theft, free from charges, legal remedy