ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PANEL DENGAN PUTUSAN BANDING WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PERKARA SENGKETA PELARANGAN IMPOR BAHAN MAKANAN LAUT ANTARA KOREA SELATAN DAN JEPANG - Angelina Nikita Septiningtyas (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Angelina Nikita Septiningtyas, Sukarmi, Yasniar Rachmawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169 Malang Email : angelinanikita96@gmail.com ABSTRACT Ban on import is a government’s policy banning incoming products from foreign countries. When the policy that bans import is in place, it is compulsory for the state making this policy to notify importing countries regarding this ban, or trade dispute may arise. South Korea and Japan, for example, have been in dispute due to ban on import. This case is brought to Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). This research is aimed at finding out and understanding how panels or appellate court consider the decision and analysing whether appellate decision is relevant to the implementation of principle of dispute settlement in international trade. This research employed normative juridical method by analysing and comparing the decision issued by panel and appellate court of World Trade Centre over the dispute of ban on import of seafood between South Korea and Japan. Difference in the decisions made arose, where the decision from panel mentioned that charge against Japan was granted while at appellate court, it was stated that panel misinterpreted a related article and was less objective, causing South Korea to win the case. The principle of freedom of each party to choose law and be in a good faith is the relevant principle of international trade dispute settlement. Keywords: ban on import, World Trade Organization (WTO), dispute settlement in international trade. ABSTRAK Larangan impor adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melarang masuknya produk asing tertentu ke dalam negeri. Ketika ada pemberlakuan kebijakan larangan impor, maka wajib bagi negara pembuat kebijakan harus melakukan notifikasi (pemberitahuan) larangan impor terhadap produk terkait kepada negara pengimpor bersangkutan. Karena apabila notifikasi tersebut tidak dilakukan dapat berakibat memicu sengketa perdagangan. Permasalahan sengketa yang berhubungan dengan kebijakan larangan impor terjadi pada Korea Selatan dan Jepang, khususnya dalam aspek larangan impor barang yaitu berupa bahan makanan laut dan akhirnya sengketa tersebut dibawa ke lembaga Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Tujuan dari dibuatnya penelitian ini ialah agar dapat mengetahui serta memahami bagaimana panel maupun badan banding dalam mempertimbangkan putusannya dan menganalisis apakah putusan banding sudah sesuai dengan penerapan prinsip penyelesaian sengketa perdagangan internasional.  Adapun  metode penelitian yang digunakan yaitu berupa yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan membandingkan hasil putusan panel maupun banding WTO berkenaan dengan kasus sengketa pelarangan impor bahan makanan laut antara Korea Selatan dan Jepang. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi adanya perbedaan hasil putusan, dimana dalam putusan panel tercantum bahwa tuntutan Jepang dikabulkan sementara berbalik pada  putaran banding yang menyatakan bahwa panel salah menafsirkan pasal dan tidak bersikap objektif sehingga akhirnya berdampak pada dimenangkannya Korea Selatan. Kemudian untuk penerapan prinsip penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang sesuai dengan pertimbangan badan banding ialah prinsip kebebasan para pihak memilih hukum dan itikad baik. Kata Kunci: Larangan Impor, World Trade Organization (WTO), Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional.