PENEGAKAN HUKUM PASAL 310 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PADA PENGEMUDI BECAK MOTOR (STUDI DI UNIT LAKA SATLANTAS POLRES SUMENEP) - M. Wildan Maulana Akbar (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Muhammad Wildan Maulana Akbar, Alfons Zakara, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail: wildanakbar58@gmail.com Â  Abstrack This research studies the enforcement of Article 310 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport specifically regarding motorised tricycle drivers (a study conducted in Road Accident Unit of Sub-regional Police Department of Sumenep). Road accident involving tricycle drivers is increasing in number in line with the rising number of the motorised tricycle drivers in the Regency of Sumenep. Recalling this increasing trend, the police are responsible to enforce the law concerning traffic based on the authority they hold, but this enforcement is not without hampering issues. This research studies the following research problems: how is Article 310 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and road Transport enforced for motorised tricycle drivers? What impeding factors are faced by the police? And what measures are taken by the police to tackle the issues hampering the progress of law enforcement? This research required field observation of juridical empirical method and socio-juridical approach. The primary and secondary data were obtained from direct interviews with respondents and from library research. The data analysis was based on descriptive-qualitative method. The research results reveal that the police authorities in Sumenep have encountered some problems of disagreement against the regulation coming from the drivers and the members of public. Legal loopholes in the law and also the overlapping authorities in Department of Transportation are also some other problems interrupting the enforcement. However, the measures taken by the police authorities are deemed to fit the standard and to be appropriate, but consistency is required to support the progress of the enforcement and to provide justice and merit to the people of the society. Keywords: law enforcement, bentor, traffic police. Â  Abstrak Penelitian ini mempelajari penegakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khusus mengenai pengemudi becak bermotor (kajian yang dilakukan di Unit Kecelakaan Jalan Sub-Regional Polres Sumenep). Kecelakaan di jalan yang melibatkan pengemudi becak semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengemudi becak bermotor di wilayah Kabupaten Sumenep. Mengingat tren yang meningkat ini, polisi bertanggung jawab untuk menegakkan hukum mengenai lalu lintas berdasarkan otoritas yang mereka pegang, tetapi penegakan ini bukan tanpa menghambat masalah. Penelitian ini mempelajari masalah penelitian berikut: bagaimana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberlakukan untuk pengemudi becak bermotor? Apa yang menghambat faktor-faktor yang dihadapi oleh polisi? Dan langkah-langkah apa yang diambil oleh polisi untuk mengatasi masalah yang menghambat kemajuan penegakan hukum? Penelitian ini membutuhkan pengamatan lapangan metode empiris yuridis dan pendekatan sosial-yuridis. Data primer dan sekunder diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dan dari penelitian perpustakaan. Analisis data didasarkan pada metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aparat kepolisian di Sumenep telah menemui beberapa permasalahan ketidaksetujuan terhadap peraturan yang berasal dari para sopir dan anggota masyarakat. Celah hukum dalam hukum dan juga otoritas yang tumpang tindih di Departemen Perhubungan juga beberapa masalah lain yang mengganggu penegakan hukum. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh otoritas kepolisian dianggap sesuai standar dan tepat, tetapi konsistensi diperlukan untuk mendukung kemajuan penegakan dan untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Kata kunci: penegakan hukum, bentor, polisi lalu lintas.