Penolakan Dokter Terhadap Eksekusi Putusan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Perspektif Yuridis - Safara Rizki Dwitasari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Safara Rizki Dwitasari, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang 65145Telp: (0341) 553898 Fax: 0341566505Email: hukum@ub.ac.id safararizki2@gmail.comAbstrak Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hak menolak dan implikasi yuridis dari penolakan dokter menjalankan putusan pengadilan negeri mojokerto nomor 69/pid.sus/2019/pn.MJK terkait pidana tambahan kebiri kimia. Adapun ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Hal ini menjadi masalah ketika membicarakan mengenai pelaksanaan eksekusi dari pidana tambahan kebiri kimia yang belum diatur mengenai tata cara maupun siapa pelaksananya namun ketika penulis melakukan penelitian Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pelaksana eksekusi kebiri kimia pada tanggal 7 Desember 2020. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/pid.sus/2019/pn.MJK. Pokok perkara dari tulisan ini berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi dari putusan tersebut karena Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor pidana tambahan kebiri kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter tidak memiliki hak menolak menjalankan putusan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeketsi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyebutkan bahwa jaksa dapat memberikan perintah kepada petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya maka hal tersebut selaras bahwa dokterlah yang memiliki kompetensi dalam bidang medis. Hal ini diperjelas pada pasal 9 huruf b mengenai tatacara pelaksanaan kebiri kimia dengan menyebutkan dokter sebagai pelaksanaan tindakan eksekusi kebiri kimia kepada Pelaku Persetubuhan. Implikasi yuridis dari penolakan eksekusi tersebut adalah putusan tersebut dapat dijalankan karena sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dokterlah yang memiliki ilmu dalam bidang medis.Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak, Eksekusi Putusan, Penolakan DokterÂ Abstract This research is aimed to find out the rights to refuse and the juridical implication of the refusal expressed by general practitioners who are authorised to perform the procedures of chemical castration as decided in the Decision of the District Court of Mojokerto Number 69/pid.sus/2019/pn.MJK regarding extended criminal punishment of chemical castration, and this seems linear to what is stipulated in Article 81A of Law Number 17 of 2016 concerning The Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regarding extended criminal punishment that imposes chemical castration. However, the issues in terms of the procedures of performing the castration and who should be authorised to perform the procedures are not yet regulated, while President JokoWidodosigned the regulation concerning chemical castration on 7 December 2020. This study employs normative method that involved the study of the Decision issued by District Court of Mojokerto Number 69/pid.sus/2019/pn.MJK. The main issue lies in the execution of the decision since the Association of Indonesian General Practitioners have refused to be authorised to perform the procedures of chemical castration as the additional punishment. However, based on the study, GPs do not have any right to refuse to carry out the procedures since this case is under the Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures of Chemical Castration, Attachment of Electronic Detector, Rehabilitation, and Announcement on the Identity of Sexual Offender against Child. The regulation specifically allows professionals to carry out the procedures and, that is, the GPs are considered professionally capable of medically performing the procedures. This perspective is also in line with Article 9 letter b concerning the procedures of chemical castration, mentioning that GPs are the professionals who are authorised to perform the procedures of chemical castration to sexual offender. To conclude, the Decision applies since it is relevant to Article 3 of Government Regulation Number 70 of 2020 implying that general practitioners have the capacity to medically perform the procedures.Keywords: chemical castration, sexual violence, child, enforcement of decision, general practitionersâ€™ refusal