BUDAYA HUKUM KOMUNITAS PEMAKAI AIR TELAGA BURET PADA EMPAT DESA KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM) - Arrial Thoriq Setyo Rifano (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Arrial Thoriq Setyo Rifano, Imam Koeswahyono, Indah Dwi QurbaniFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: arrialtsr@student.ub.ac.idAbstrakPenelitian ini mengangkat praktik pengelolaan sumber daya air yang dilakukan olehÂ komunitas pemakai air Telaga Buret yang hidup di Desa Sawo, Gamping,Ngentrong, dan Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.Pilihan tersebut dilatarbelakangi karena dalam memanfaatkan sumber daya alamdi wilayahnya, komunitas lokal menggunakan kearifan yang diwariskan secaraturun-temurun, yang saat ini banyak yang telah mengalami pergeseran. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal yuridis antropologis denganmetode pendekatan ideologis dan pendekatan deskriptif. Untuk melindungiekosistem Telaga Buret terdapat hukum tidak tertulis yang hidup di tengahkomunitas tersebut berwujud pantangan dan walat yang menyertainya. Ketikaterjadi difusi kebudayaan yang menyebabkan hukum tidak tertulis tersebutmengalami krisis karena dipertanyakan keampuhannya, maka komunitas tersebutmemilih menggunakan hukum negara yang menjamin kepastian hukum danpenjatuhan sanksi bagi pelanggarnya. Petani dari empat desa terlibat dalamupacara adat Ulur-Ulur sebagai manifestasi dari aturan yang telah disepakati, yaituuntuk melaksanakan upacara adat Ulur-Ulur setiap tahunnya. Pembagian airmengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalammengadapi perebutan akses terhadap air komunitas tersebut memilihmenggunakan hukum tidak tertulis yang hidup di tengah komunitas, yaitu sanksisosial berupa gremengan, adu mulut, dan adu pukul.Kata kunci: budaya hukum, Telaga Buret, antropologi hukumAbstract This research observes the practice in water resource management performed bythe community to access lake water in Sawo, Gamping, Nentrong, and Gedanganvillage, the District of Campurdarat, the Regency of Tulungagung. To access thewater for daily use, the locals refer to local wisdom passed throughout generations,in which this legacy seems to have shifted. This research employed socio-legaljuridical and anthropological method, ideological and descriptive approach.Unwritten law living in the community has been the basis the locals have complywith to protect the ecosystem in the lake of Buret. The locals believe that walat(karma) may punish whoever violates the law. When this unwritten law along withits nature experiences a crisis since it is difficult to prove, the community maydecide to divert to the law of the state for legal protection and sanction imposedon violators. Farmers from the four villages are involved in a traditional ceremonyÂ Ulur-Ulur as a manifestation of the regulation that has been agreed upon, wherethis ceremony is held every year. Water distribution requires deliberation indecision-making. However, competition over access to the water has forced thelocals to refer to the unwritten law living in the community, where social sanctionsmay involve badmouthing, argument and physical attack.Keywords: legal culture, Buret Lake, legal anthropologyÂ