PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA MENURUT PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2018/PA.TR) - Dessiana Zahra Inti (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Dessiana Zahra Inti, Rachmi Sulistyarini, Shinta Puspita SariFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail : dessianazahra11@yahoo.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kesesuaian antara amar putusan hakim Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang pembatalanperkawinan dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatifdengan metode pendekatan perundang-undangan. Peneliti memperoleh hasilpenelitian bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan tidak sesuai dengan Amar Putusan Hakim Nomor106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang pembatalan perkawinan, disebabkankarena Jaksa Pengacara Negara sebagai Pihak Pemohon tidak memiliki legal standing-nya dalam membatalkan perkawinan pada Perkara Putusan Nomor106/Pdt.G/2018/PA.TR yang didasari pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-UndangPerkawinan. Lalu dalam menjatuhkan amar putusan, Hakim berpendapat padadasar pertimbangannya bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena tidaksesuainya kasus dengan Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Dimana dasar pembatalan perkawinan ini ialah tidak terpenuhinya persyaratan didalam melangsungkan perkawinan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuanPasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum Jaksa untukmembatalkan perkawinan salah satunya dengan syarat Pegawai PencatatPerkawinan yang menikahkan kedua belah pihak tidak berwenang. Kata kunci: pembatalan perkawinan, amar putusan, jaksa ABSTRACT This research is aimed to study the relevance between the dictum issued by aJudge under Number 106/Pdt.G/2018/PA.TR point two concerning Annulment ofMarriage and Article 26 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerningMarriage. This research employed normative juridical method and statutoryapproach. The research results have found out that Article 26 Paragraph (1) ofLaw Number 1 Year 1974 concerning Marriage is not relevant to the dictumissued by the Judge under Number 106/Pdt.G/2018/PA.TR point two concerningAnnulment of Marriage. Since the prosecutors proposing for this annulment holdno legal standing to annul marriage that is based on Article 26 paragraph (1) ofLaw concerning Marriage. Moreover, in terms of the issuance of the dictumannulling the marriage, the judge believes that he can refer to the irrelevance ofcase to Article 9 and Article 22 of Law concerning Marriage where therequirements of the marriage are not relevant to Article 26 Paragraph (1) of Lawconcerning Marriage. This irrelevance, thus, has set the grounds for theannulment of marriage, including the situation where the registrar does not holdany authority to marry the people concerned.Keywords: annulment of marriage, dictum, prosecutors.