KONTRIBUSI PEMBERIAN PENILAIAN KEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI KRITERIA PEMBERIAN USULAN PEMBEBASAN BERSYARAT - Weni Nurwati (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Weni Nurwati, Lucky Endrawati, Eny HarjatiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145E-mail : weni.nw03@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pemberianpenilaian kemasyarakatan dalam memenuhi kriteria pemberian usulanpembebasan bersyarat yang mengusulkan pembebasan bersyarat lebih darisatu kali. Latar belakang pemilihan tema ini ditinjau dari adanya klienpembebasan bersyarat yang mengajukan program re-integrasi sosial lebih dari1 (satu) kali berdasaarkan pada data yang diperoleh di Balai PemasyarakatanKlas II Kediri. Peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur jumlahmaksimal seorang narapidana dapat mengajukan program re-integrasi sosialkecuali pada tindak pidana tertentu. disamping itu penilaian terhadap klienpemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan ini dibutuhkan dalamlitmas atau hasil penelitian kemasyarakatan. Hasil litmas inilah yang kemudianmenjadi bahan pokok pembimbingan yang nantinya akan dilakukan. Penelitianmeneliti dengan metode sosio legal. Metode pendekatan dalam penelitian iniyaitu yuridis sosiologis melalui penelitian lapangan. Bahan hukum primer dansekunder dianalisis menggunakan teknik wawancara secara langsung. Penelitimemperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dengan melakukanwawancara kepada pegawai Balai Pemasyarakatan Klas II Kediri. Terdapatperbedaan pembimbingan klien pemasyarakatan yang pernal menjalaniprogram re-integrasi sosial. Pengawasan yang dilakukan lebih diperketatdengan memperkuat hubungan pembimbing kemasyarakatan dengan pihaksetempat tempat tinggal klien.Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Klien Pemasyarakatan, Re-IntegrasiSosial, Pembimbingan, PengawasanÂ ABSTRACTThis research is aimed at investigating the contribution to community assessment tomeet the criteria of parole given more than once, where a client on parole proposedre-integration into society more than once as reported on the data obtained fromDepartment of Corrections Class II Kediri. Legislation does not govern the maximumnumber of requests ones can submit for social re-integration over particular criminaloffences. Moreover, assessment of inmates is usually obtained from the members ofpublic, and this assessment will serve as principles for counselling to inmates. Thissocio-legal research employed socio-juridical method that involved field observation.Both primary and secondary data were obtained from direct interviews with the staffof Department of Corrections Class II Kediri, and there seemed to be difference inthe counselling for inmates once taking social re-integration program. Supervisionwill, thus, be made stricter by improving the relationship between counsellor in thedepartment and the parties concerned in the inmatesâ€™ neighbourhood.Keywords: parole, inmates in department of corrections, re-integration.