IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TERHADAP MEKANISME PEMERINTAH MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH - Faktur Rahman (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Faktur Rahman, Herlin Wijayati, Ria Casmi ArrsaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl.MT. Haryono No.169 Ketawangede,MalangEmail: Faktur@student.ub.ac.idAbstrakSupremasi konstitusi adalah tujuan negara maka komponen sistem hukum harusdapat berjalan secara serasi dalam kaitannya hukum yang dijadikan dasarpegangan dalam penyelenggaraan negara. Dalam sebuah negara yangberkedaulatan hukum penetapan peraturan yang lebih tinggi akan mengubahperaturan penunjang yang ada di daerah tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.Dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sendirimengenal berbagai jenis produk hukum mulai dari Undang-Undang Dasar 1945sebagai peraturan tertinggi hingga peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana.Produk hukum ditingkat pusat 57.111 dan 181.805 bisa menjadi sebuah tolak ukurbetapa bayaknya regulasi yang berlaku di Indonesia namun dalam halpemberlakuannya masih sering dijumpai peraturan yang tidak sesuai denganaturan yang berlaku sehingga pada 2016 kementerian dalam negeri membatalkansebanyak 3143 peraturan daerah. Dalam pasal 251 UU 23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah memberi kesempatan untuk pemerintah pusat untukmembatakan peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dari peraturantersebut pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 merasa haknya dirugikan sehingga membuat permohonn tersebut. Pasca PutusanMahkamahKonstitusiNomor137/PUU-XIII/2015PemerintahPusat Tidak lagi memiliki Kewenangan membatalkan sehingg upaya preventif berupapendampingan dalam proses pembentukan sangat dibutuhkan. Denganmengunakan Metode penelitian Yuridis Normatif dan meggunakan pendekatanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) penulis ingin menelaah dasar pertimbangan hakim dan implikasi pacsapencabutan kewenangan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturanBupati/Walikota dengan cara mengkaji dan menelaah referensi yang relevan.Keywords: Mahkamah Konstitusi, Putusan, Pemerintahan Daerah. AbstractConstitutional supremacy is the state’s objective and this fact requires thecomponents of legal systems to run in harmony regarding the law as thefundamental principle which state administration is based on. In a state under therule of law, setting higher regulations will change other regulations at the level ofboth province and regency/municipality. In the hierarchy of the current legislationin Indonesia, this state recognizes the legal products ranging from the 1945Indonesian Constitution as the highest regulation to regional regulations as theimplementing laws. The legal products could account for 57,111 products and181,805 at the central level, and it can serve as the benchmark in Indonesiarecalling this huge number. However, in their implementation, not all regulationsare appropriately implemented according to the current law and this situationbrought further to the decision made by the Ministry of Home Affairs to revoke3143 regional regulations in 2016. According to Article 251 of law 23 Year 2014concerning Regional Government, regional regulations of the province andRegency/Municipality are revoked. This revocation departed from petitionersproposing for the revocation of the regulations since they were seendisadvantaging to them. Following the Constitutional Court Decision Number137/PUU-XIII/2015, Central Government no longer holds its power to revokeregulations, and, thus, preventive action of legal aid in the process of theformulation is needed. By employing normative juridical method, statutory, andconceptual approaches, this research is aimed to investigate the judge’sconsideration and the implication following the revocation of power to revokeregional regulations in regency/municipality and Regent’s regulations/Mayor’sRegulation by studying and finding out relevant references.Keywords: Constitutional Court, decision, Regional Government.