IMPLEMENTASI PASAL 111 AYAT (1) HURUF (c) ANGKA (4) PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH MENGENAI BALIK NAMA WARIS HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ARAB (Studi di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan T - Fakhirah Marta (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Fakhirah Marta, Imam Koeswahyono, Fitri Hidayat. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145 Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505Email: hukum@ub.ac.idEmail : fakhirahmartaa@yahoo.comAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf (C)Angka (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahMengenai Balik Nama Waris Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Arab Di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, DKI Jakarta. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi Pasal 111Ayat (1) Huruf (C) Angka (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 diKelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebutdiatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa Kendala dalamImplementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf (C) Angka (4) Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 Tentang Pendataran Tanah Mengenai Surat Keterangan Ahli WarisDalam Pengurusan Balik Nama Waris Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara IndonesiaKeturunan Arab Di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, DKI Jakarta dan apaakibat hukum yang ditimbulkan jika tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosio Legal (field legal research) denganmetode pendekatan Yuridis Sosiologis. Bаhаn hukum primer sekunder yаng diperolehpenulis аkаn diаnаlisis sesuai dengan yang ada menggunаkаn teknik deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi Pasal111 Ayat (1) Huruf (C) Angka (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 diKelurahan Tebet Barat yaitu subjek penelitian tidak mengetahui peraturan tentangpendaftaran tanah dan surat keterangan ahli waris, tidak adanya komunikasi antarainstansi terkait yang mengakibatkan perbedaan peraturan rujukan terkait pengurusansurat keterangan waris, Kantor Pertanahan Kota Administasi Jakarta Selatan tetapmemproses peralihan dalam balik nama waris hak atas tanah bagi Warga NegaraIndonesia keturunan arab yang melampirkan persyaratan dengan surat keteranganahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dan Kantor Pertanahan Kota AdministasiJakarta Selatan telah menerbitkan sertifikat tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkanialah ketidakpastian hukum karena peraturan yang mengatur (das sollen) berbedadengan kenyataannya (das sein) yang menimbulkan dualisme peraturan.Kata Kunci : Surat Keterangan, Ahli Waris, Keturunan Arab. AbstractThis research is aimed at analyzing the implementation of Article 111 Paragraph (1) Letter (C) point (4) of the Regulation of Agrarian Minister Number 3 of 1997 concerning Land Registration regarding title transfer of inheritance right of land forIndonesian citizens of Arab descent in the sub-district of Tebet Barat, the District ofTebet, DKI Jakarta. This research topic departs from the irrelevance issues in theimplementation of Article 111 Paragraph (1) Letter (C) point (4) of the Regulation ofAgrarian Minister Number 3 of 1997 in the sub-district of Tebet Barat, the District ofTebet, DKI Jakarta. With the above issue, this research is intended to study thefollowing problems: what are the impeding factors in the implementation of Article111 Paragraph (1) Letter (C) Point (4) of the Regulation of Agrarian Minister asmentioned above regarding the problem, and what legal implications may arise dueto such irrelevance? This is a field legal research employing socio-juridical method. The primary andsecondary data were analyzed based on descriptive analysis technique. The researchresults have revealed that there are still impeding issues hampering theimplementation of the regulation concerned, where the research subjects knewnothing about the regulation governing land registration and legal heir certificate.Moreover, there seems to be no communication between related institutions, causingthe differences in the regulations of references regarding the administration of legalheir certificate, Land Agency of South Jakarta. The Land Agency in South Jakarta stillgoes on with the process of right transfer for the Indonesian citizens of Arab descentwith attachment of requirements and legal heir certificate issued by the sub-districtoffice. The Land Agency of South Jakarta has also issued the certificate. This issuebrings further to the absence of legal certainty since the regulation is different fromwhat really takes place in real life, giving rise to dualism of regulation.Keywords: certificate, heir, Arab descent