URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - Kevin Rishad Aidyn (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Kevin Rishad Aidyn, Dhiana Puspitawati, Nurdin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145 kevin_ra@student.ub.ac.id; 081229254667   Abstrak Kekosongan hukum dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dapat merugikan negara, karena belum diaturnya larangan kegiatan militer asing dan konservasi serta pengelolaan perikanan di ZEEI. Penelitian ini bertujuan merevisi UU Nomor 5 Tahun 1983 yang masih terdapat kekosongan hukum. Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai peraturan perundang-undangan untuk menggali informasi secara mendalam dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang sumber hukum primernya mengacu Pasal 38 ayat (1a) Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Hasilnya bahwa kekosongan hukum memberikan dampak negatif bagi pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara dan mengakibatkan persediaan sumber daya ikan di ZEEI terus mengalami penurunan yang drastis akibat tindakan eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan.Kata Kunci: Kekosongan Hukum UU Nomor 5 Tahun 1983, Kegiatan Militer Asing, Konservasi Sumber Daya Ikan, Revisi. Abstract Legal loopholes in Law Number 5 of 1983 concerning Indonesia’s Exclusive Economic Zone (IEEZ) where foreign military activities, conservation, and fisheries management are not governed in the law may disadvantage the state. This research is aimed to suggest amendment of Law Number 5 of 1983 due to its legal loopholes, by employing normative method which is aimed to study the legislation to obtain profound information. Statutory and comparative approaches in this research refer to Article 38 paragraph (1a) of the statute of international tribunal and Article 4 of Law Number 5 of 1983 concerning IEEZ. The research results reveal that the legal loopholes have a negative impact on the defence and security of the state economy, leading to dramatic decrease in fish resources in IEEZ due to excessive exploration and exploitation. Keywords: legal loophole in Law Number 5 of 1983, foreign military activities, conservation of fish resources, amendment