URGENSI PENGATURAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) - Aldo Renaldi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Aldo Renaldi, Setiawan Wicaksono, Shinta Puspita SariFakultas HukumÂ Universitas BrawijayaEmail : aldorenaldi19@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis urgensi pengaturanÂ kekuatan eksekutorial pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK). Putusan yang dikeluarkan lembaga BPSK untuk memutus sengketa antarakonsumen dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3)dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumenyang dirugikan. Namun, ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi tidakdiatur secara rinci dan jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Ketiadaan irah-irah pada kepala putusan yang dikeluarkan sebagaimana menjadisalah satu syarat eksekusi juga menghambat pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatanperundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer dan sekunder diperolehdari studi kepustakaan (Library research) dan studi internet. Peneliti menggunakanteknik analisis yaitu secara deduktif dengan menarik hal yang bersifat umum kekhusus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawabanbahwa pengaturan kekuatan eksekutorial penting untuk diberikan kepada BPSK.Pertama, penting karena dengan adanya kekuatan eksekusi yang dimiliki BPSKakan dapat mencapai nilai kepastian bagi para pihak yang bersengketa atasputusan yang dikeluarkannya. Kedua, untuk memberikan kewenangan BPSK dalampenyelesaian sengketa hingga final. Ketiga, untuk meningkatkan peran lembagaBPSK dalam melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan putusannya.Bahwa konsep alternatif pengaturan kekuatan eksekutorial yang dirumuskan ialahbahwa bahwa dalam mengeluarkan putusannya BPSK perlu mencantumkan irahirahâ€œDemiKeadilanBerdasarkanKetuhananYangMahaEsaâ€padaputusanyangdimanaÂ menjadi salah satu syarat agar suatu putusan dapat dilaksanakaneksekusinya. Hal lainnya adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa yangditerapkan oleh lembaga BPSK akan dibuat secara berjenjang. Apabila tidakmencapai kesepakatan yang telah dirundingkan maka BPSK akan mengarahkanpara pihak untuk menyelesaikan melalui cara arbitrase dimana hakim BPSK sendiriyang akan memutusnya.Kata Kunci : Urgensi, Kekuatan Eksekutorial, Putusan BPSK.Â Abstract This study aims to determine and analyze the urgency of the regulation ofexecutorial power in the Decision of Consumer Dispute Settlement Board(BPSK). The decision issued by BPSK to resolve disputes betweenconsumers and businesses as referred to in Article 54 Paragraph (3) isrequested to determine the execution to Local District Court in the place ofthe aggrieved consumer. The absence of specific nomenclature (irah-irah)on the head of verdict becomes one of the executorial requirements thathinder the execution itself. This research used normative juridical methodswith statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legalsources are obtained from library research and internet. Authors usedanalytical techniques applying deductive reasoning works from moregeneral to the more specific. Based on the results of the study using methodabove, authors obtained the answers that the regulation of executorialpower is important given to BPSK. First, it is important because through theexecutorial power hold by BPSK will be able to achieve the certainty fordisputing parties over the verdict. Second, giving authority to BPSK indispute resolution until the final decision. Third, increasing the role of BPSKin conducting supervision and ensuring the implementation of its verdict.The alternative concept on the regulation of executorial power can beformulated when the verdict of BPSK issued, it needs specific nomenclatureÂ â€œOn behalf of Justice in the name of one and only Godâ€ as one of therequirements for a verdict to be executed. Furthermore, the disputessettlement applied by BPSK will be designed in several steps. If it does notreach an agreement that has been negotiated, then BPSK will recommendthe parties to resolve the case through arbitration in which BPSKâ€™ judgeswill decide it.Keywords: Urgency, Executorial Power, Verdict of BPSK.