PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN TUAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2016 - Dyah Ayu Riska Musa (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Dyah Ayu Riska Musa, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: dyahayuriska@gmail.comABSTRAKTuak merupakan minuman beralkohol tradisional yang banyak beredar diKabupaten Tuban, karena hal tersebut Kabupaten Tuban dikenal sebagai KotaTuak. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban diaturmelalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentangPengendalian, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tersebutdibutuhkan peran serta Pemerintah Desa untuk melakukan pengendalian danpengawasan di wilayahnya masing-masing. Banyak penduduk Desa Kowang yangbekerja sebagai petani tuak. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) bahwa minumanberalkohol tradisional adalah barang dalam pengawasan serta Pasal 7 yangmengatakan bahwa minuman beralkohol dapat diedarkan setelah mendapat izindari instansi yang berwenang. Namun hampir seluruh petani di Desa Kowang tidakmemiliki izin tersebut untuk mengedarkan tuak. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pengendalian dan PengawasanOleh Pemerintah Desa Kowang terhadap Peredaran dan Penjualan Tuak dankendala Pemerintah Desa dalam melaksanakan hal tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis dan menggunakan wawancara sebagai sumber hukum primer.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Desa Kowang dalammelaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualantuak sampai saat ini belum maksimal. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwapelaksanaan tersebut menghadapi beberapa kendala seperti kurangnyapemahaman masyarakat akan Perda Kabupaten Tuban tersebut, Pemerintah Desayang kurang tegas serta tidak ada perintah tegas dari Pemerintah Kabupaten.  KataKunci : Tuak, Pengendalian dan Pengawasan, Pemerintah DesaABSTRACT Tuak is traditional liquor mostly distributed in the Regency of Tuban, the regionrecognized for tuak production. The distribution and the trade of alcoholicbeverage in the Regency of Tuban is governed in Regional Regulation of theRegency of Tuban Number 9 of 2016 concerning Control, Supervision, Distribution,and Sale of Liquor. The Regent, along with integrated team, is authorized to controland supervise the product. Moreover, according to Article 24 paragraph (3) ofRegional Regulation of the Regency of Tuban, village government’s role is alsorequired in the supervision and control in the village. Most of the communitymembers in Kowang village work as tuak farmers. Article 6 paragraph (1) impliesthat traditional liquor is an item under supervision and Article 7 confirms that liquorcan only be distributed under license issued by an authorized body. On the contrary,most farmers in Kowang village hold no license to distribute tuak. This researchinvestigates the role of Kowang village government in the supervision and controlover the distribution and the trade of tuak and the impeding factors faced by thevillage government in the supervision and control over the distribution and tradeof tuak. This study is categorized as an empirical research employing socio-juridicalmethod with interviews as primary source of the legal material. The researchresults reveal that the supervision and control regarding this case have not beenoptimally performed since some impeding factors seem to be the issue where thepeople’s awareness of Regional Regulation is minimum and there is no strict ordercoming from the local government.Keywords: Tuak, supervision and control, village government