PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM BERSUBSIDI UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI - Maria Ulfah Tidar (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Maria Ulfah Tidar, Masruchin Ruba’i, SolehuddinFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : mariaulfatidar@student.ub.ac.id Abstract Kerosene and diesel oil are among several kinds of fuel oils subsidised by thegovernment. The subsidised fuel oils are addressed to consumers who deserve them,while industries are found to consume these subsidised fuel oils for industrial purposes,contrary to the fact that industries are not targeted for these fuel oils. This trend violatesthe provision of Article 55 of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas. Thisresearch aims to find out the regulations and the legal enforcement concerning themisuse of distribution and/commerce of subsidised fuel oil for industrial purposes. Toinvestigate this issue, this research employed normative juridical method, statutory, andcase approaches. The research has found out that this violation is triggered by significantprice difference between the subsidised and non-subsidised oils. Some parties likebusiness people, management, staff, petrol station operator, owner, director, company’sstaff, and some individuals were involved in the violation.Keywords: commerce, consumers as users, distribution, industrial purposes, subsidisedfuel oils.Abstrak Di Indonesia, ada jenis bahan bakar minyak yang diberikan subsidi oleh pemerintah.Jenis BBM bersubsidi meliputi minyak tanah dan minyak solar. BBM bersubsidi telahditentukan konsumen yang berhak menggunakannya. Namun, pada kenyataannyabanyak kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, salahsatunya yaitu penggunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan industri. Padahal sektorindustri bukan merupakan konsumen yang berhak menggunakan BBM Bersubsidi. Halitu melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sertapenegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbersubsidi untuk kepentingan industri. Penulisan karya tulis ini menggunakan metodeyuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, didapatkan hasil bahwa penyalahgunaanBBM bersubsidi untuk kepentingan industri dilatarbelakangi adanya perbedaan hargayang signifikan antara minyak solar bersubsidi dengan non subsidi. Tindak pidana inimelibatkan berbagai pihak mulai dari pengusaha, manajemen, karyawan, dan operatorSPBU, pemilik, pimpinan, dan karyawan perusahaan industri, serta orang perorangan.Kata kunci : BBM Bersubsidi, Kepentingan Industri, Konsumen Pengguna, Niaga,Pengangkutan