PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA, MALAYSIA DAN THAILAND - Larose Dolok Saribu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Larose Dolok Saribu, Hanif Nur Widhiyanti, Hikmatul UlaJl. MT. Haryono No. 169 Malang Faculty of Law, Brawijaya UniversityEmail: laroseds@student.ub.ac.idABSTRAK Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengetahuiPenerapan Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Nasional Indonesia,Malaysia Dan Thailand, hingga ditemukan standar Penerapan Prinsip Non-Refoulement di Negara bukan peratifikasi konvensi pengungsi 1951 dalamPerspektif Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan studihukum di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Metode penelitian yangdigunakan oleh Penulis merupakan penelitian yuridis normatif, metodependekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketanperbandingan (comparative approach) dan teknik analisis preskriptif. Darihasil penelitian ini diketahui negara bukan peserta konvensi pengungsi 1951dalam penerapan prinsip non-refoulement terikat pada instrumen hukuminternasional lainnya. Standart dari penerapan prinsip non-refoulement dinegara bukan peserta konvensi pengungsi 1951 ialah: Pertama,memberikan suaka sementara, yaitu dengan menyediakan tempatpengungsian atau tempat penampungan yang aman. Kedua, menjaminperlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebasdari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkanmanusia. Kemudian Indonesia, Malaysia, dan Thailand terikat pada ICESCRsehingga timbu kewajiban untuk memenuhi Hak untuk bekerja, Hak untukmemperoleh akses kesehatan dan Hak untuk mendapat pendidikan formalbagi setiap orang diwilayah negaranya termasuk pengungsi. Namun,Indonesia hanya mampu memberikan akses kesehatan dan pendidikan,Malaysia memberikan ijin bekerja dan Thailand memberikan akseskesehatan.Kata Kunci : Prinsip Non-Refoulement, Pengungsi, Indonesia,Malaysia, Thailand ABSTRACTThis research aims to investigate the implementation of nonrefoulementprinciple in the national law in Indonesia, Malaysia, andThailand and the establishment of the non-refoulement principle standardsin states not participating in the ratification of Refugee Convention 1951 inthe perspective of Recognition to Human Rights according to the study oflaw in Indonesia, Malaysia, and Thailand. This research employed normativejuridical method, statutory, and comparative approach and prescriptiveanalysis. This research has found out that the non members of theconvention, in terms of the non-refoulement principle, are bound to otherinstruments of international law, and the standards of the implementationof the non-refoulement principle in the non-member states involve: first,granting temporary asylum by providing safe shelters for refugees. Second,guaranteeing refugees’ rights that are not derogated, such as the rights tofreedom from torture, cruel and inhuman treatment. Indonesia, Malaysia,and Thailand are bound to ICESCR, and this bound triggers obligations tofulfil the rights to work, rights to health access and rights to formaleducation for every person in a region including for refugees. However, thecapacity that Indonesia has is only restricted to giving access to health andeducation, Malaysia is restricted to issuing work permit, and Thailand tohealth access.Keywords: non-refoulement principle , refugees, Indonesia, Malaysia,Thailand.