TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PESERTA BPJS YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR IURAN BPJS AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19) - Dunamis Angga Dharmawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Dunamis Angga Dharmawan, Lutfi Effendi, Dewi CahyandariFakultas Hukum Universitas Brawijaya,Jl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail : dunamisangga12@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara kepada peserta BPJS yang tidak mampu membayar iuran BPJS akibatpandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ). Latar belakang pemilihan temaini ditinjau dari adanya virus Covid-19 yang berdampak pada perubahan kondisiekonomi dan social yang ada dalam masyarakat. Mengingat kesehatan masyarakatmerupakan hal yang utama, untuk mendapatkan jaminan social dalam hal inijaminan kesehatan, masyarakat harus membayar iuran dalam jumlah yang sudahditetapkan oleh Pemerintah. Tentu saja tidak semua orang mampu untukmembayar iuran tersebut. Maka dari itu dibentuklah alternatif yang menegaskanbahwa masyarakat yang berstatus fakir miskin dan tidak mampu dapatmendapatkan jaminan social tanpa harus membayar iuran dan ditetapkan sebagaiPenerima Bantuan Iuran (PBI). Namun timbul permasalahan dari hal tersebut yaituprosedur untuk penetapan PBI yang harus melalui Keputusan Menteri Sosial akanterlalu lama apabila direfleksikan dengan kondisi pada saat ini. Selain itu, kriteriauntuk mendapatkan status PBI tersebut masih terdapat kekaburan danpertentangan antara peraturan satu dengan yang lain. Peneliti memperolehjawaban atas permasalahan yang ada bahwa Negara memiliki kewajiban dantanggung jawab untuk menjamin setiap orang dalam masyarakat untukmendapatkan jaminan sosial termasuk masyarakat yang dalam hal ini Peserta BPJSyang tidak mampu membayar iuran BPJS juga berhak atas jaminan sosial yangdiberikan oleh Negara. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, Negara memberikan2 bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif danperlindungan represif. Dengan adanya permasalahan terkait penetapan PenerimaBantuan Iuran yang peneliti nilai akan tidak efektif mengingat adanya PandemiVirus COVID-19. Maka dapat dilakukan pelimpahan kewenangan pada daerahuntuk mempersingkat waktu dan memastikan kondisi masyarakat dengan kriteriaPenerima Bantuan Iuran sesuai.Kata Kunci : Tanggung Jawab, BPJS, PBI, Prosedur dan Kriteria ABSTRACTThis research aims to find out the responsibility of the state over the condition where people can no longer afford to pay the monthly amount of theirhealth insurance cards issued by BPJS following Covid-19 outbreak, recalling thatthis pandemic has affected the social and economic trends of the people. Due to this issue, financial aid is provided for those in this category. However, since the provision of this aid requires the approval from social ministry, it could take toolong to reach those in need, and this measure still faces uncertainty and clash withother regulations. This research concludes that the state is responsible toguarantee its people in terms of their social capacity, including their capacity topay the monthly amount for their health insurance of BPJS that they are notcapable of paying. In this case, the state provides both preventive and repressiveprotection, and transferring authority should be performed to pass this aid furtherto the hand of the people without having to take another wait to effectively ensurethat they receive the aid with appropriate amount.Keywords: responsibility, Social Security Administrative Body (BPJS), procedure,criteria