ANALISIS PENGATURAN SAFE HARBOR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERKAIT TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA - Mega Junia Erliyandi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Mega Junia Erliyandi, M. Zairul Alam, S.H., M.H., Diah Pawestri, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: Erliyandimega01@gmail.comAbstrakPengaturan Safe Harbor adalah suatu kebijakan atau peraturan yang mengaturmengenai pembatasan tanggung jawab dan kewajiban penyedia platform berbasis User Generated Content (UGC) dengan pedagang (merchant) dan pengguna platform. Untuk mendapatkan perlindungan Safe Harbor  harus diikuti denganperaturan secara lengkap dan tegas sanksinya, sehingga dapat dengan jelasdiketahui apa saja indikator sebuah penyedia layanan platform yang dapatdiberikan Safe Harbor agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pengaturan Safe Harbor di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Surat Edaran Kominfo Nomor 5 Tahun2016, namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 substansimengenai Safe Harbor terkait tanggung jawab Marketplace  yang ada di dalamSurat Edaran Menteri belum diatur. Dalam hal ini penulis akan membahasbagaimana analisis pengaturan safe harbor  dalam peraturan pemerintah nomor80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik terkait tanggungjawab marketplace  sebagai penyelenggara sistem elektronik atas pelanggaran hakcipta dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif denganmenggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatankomparatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memperoleh hasil bahwasyarat dan ketentuan Marketplace  yaitu Shopee dan Tokopedia selaku PSE dalammencegah perdagangan barang atau jasa yang melanggar Hak Cipta telah mengatur cukup jelas mengatur terkait pelanggaran Hak Cipta. Tanggung jawab Marketplace  selaku PSE terhadap tranksaksi perdagangan yang melanggar hakcipta dilihat dari perbandingan peraturan Digital Millennium Copyright Act danPeraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui SistemElektronik adalah Indonesia belum memiliki kepastian hukum mengenaiperlindungan Safe Harbor kepada Marketplace.Kata kunci : Safe Harbor, Marketplace, Pelanggaran Hak CiptaAbstractSafe harbour regulation is a policy aimed to govern the scope of responsibilitiesand obligations between User Generated Content (UGC)-based platform providers,merchants, and platform users. To receive protection of safe harbour, completeand assertive regulations concerning sanctions have to be followed to know moreabout the kinds of indicators required in the platform services provided by SafeHarbour to avoid any potential of misuse. Safe Harbour is governed in CircularLetter of Communication and Informatics Number 5 of 2016, but GovernmentRegulation Number 80 of 2019 does not regulate the marketplace responsibilitiesas intended in the Circular Letter. With normative juridical, statutory, andcomparative approach, this research aims to discuss how safe harbour is regulatedin the Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerceregarding marketplace responsibilities as electronic system providers overcopyright infringement. This study has found out that the terms and condition ofmarketplaces like Shopee and Tokopedia as e-commerce providers have clearlyregulated matters over copyright infringement. The responsibilities ofmarketplaces as e-commerce providers are obvious in the comparison betweenDigital Millennium Copyright Act and Government Regulation Number 80 of 2019,implying that Indonesia does not have any legal certainty in the case of theprotection of Safe Harbour for marketplaces.Keywords : safe harbour, marketplaces, copyright infringement