KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH - Putri Thania Dewinta (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Putri Thania Dewinta, Budi Santoso, Reka DewantaraFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, IndonesiaTelp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505E-mai: ayadewinta@yahoo.comAbstrakAdanya ketidaksesuaian (insyncronization) atas norma hukum yang diatur olehPasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BadanUsaha Milik Daerah (PP 54/2017) dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK56/POJK.03/2016 berkaitan dengan besaran kepemilikan saham pada BankPembangunan Daerah (BPD) oleh Pemerintah Daerah, pada akhirnyamenimbulkan sebuah ketidakpastian hukum atas kepemilikan saham PemerintahDaerah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Mengingat adanyaketidaksesuaian tersebut, pemerintah seharusnya dapat memberikan kejelasanmengenai kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada BPD. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis terkait adanyainkonsistensi pengaturan mengenai batasan kepemilikan saham bagi BPD yangdidirikan oleh Pemerintah Daerah. Serta menganalisis mengenai reformulasipengaturan batasan kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah pada BPD yangberkepastian hukum. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian iniadalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini didapatkankesimpulan bahwasannya implikasi yuridis terkait adanya inkonsistensipengaturan mengenai batasan kepemilikan saham bagi BPD yang didirikan olehPemerintah Daerah adalah dalam hal ini terhadap pemberlakuan batasanmaksimum kepemilikan saham sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 2ayat (2) POJK 56/POJK.03/2016 dalam hal ini tidak demi hukum mengikatkepada BPD yang telah berbentuk Perseroan Terbatas. Sementara itu,reformulasi pengaturan batasan kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerahpada BPD yang berkepastian hukum dapat dilakukan dengan cara penambahanklausul pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017tentang Badan Usaha Milik Daerah.Kata Kunci: Bank Pembangunan Daerah, Kepemilikan Saham,Kepastian Hukum, dan Pemerintah Daerah.Â Abstract Irrelevance regarding the norm of law between Article 5 paragraph (2) of Government Regulation Number 54 Year 2017 concerning Regional-owned Enterprises (Government Regulation 54/2017) and the provision of Article 2 paragraph (2) of the Regulation of Financial Service Authority (POJK) 56/POJK.03/2016 concerning the amount in shareholding in Bank Pembangunan Daerah (BPD) by the Regional Government has sparked uncertainty of law. Regarding this issue, the government should be responsible for clarifying this shareholding by the Regional Government in BPD. This research is aimed to analyze the juridical implication of the inconsistence of governing the limit of shareholding for BPD founded by the Regional Government and the reformulation of regulation governing the limit of the amount in the shareholding by the Regional Government in BPD based on legal certainty. Normative juridical method was employed. The research result concludes that, in the scope of juridical implication, the maximum limit of the amount in shareholding should be set as governed in the provision of Article 2 paragraph (2) of POJK 56/POJK.03/2016, which is not legally binding for the BPD as a limited liability company. On the other hand, the reformulation of the regulation governing the limit of amount in the shareholding can involve the addition of a clause to Article 5 of Government Regulation Number 54 Year 2017 concerning Regional-owned Enterprises. Keywords: Bank Pembangunan Daerah, shareholding, legal certainty, and Regional Government.