PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 4 ANGK 15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri) - Verdyan Rizky Kusuma Ningtyas (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Verdyan Rizky Kusuma Ningtyas, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Amelia AyuParamitha, S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono No 169 Malange-mail : verdyanrizkyk@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan terhadapÂ pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 4 angka 15Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 di Kabupaten Kediri, sertauntuk mengetahui kendala yang dihadapi bawaslu kabupaten kediri dalammelaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas pegawainegeri sipil di Kabupaten Kediri. Pengawasan pelanggaran netralitas inidilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggarannetralitas pegawai negeri sipil selama periode pemilihan kepala daerah diKabupaten Kediri. Jenis penelitian ini ialah menggunakan metode yuridisempiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian ini,dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pelanggaran netralitaspegawai negeri sipil berdasarkan pasal 4 angka 15 peraturan pemerintahnomor 53 tahun 2010 di kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Bawasluterlaksana kurang maksimal, karena masih terdapat banyaknya jumlahangka pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil selama periodepemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri. Kasus pelanggaran netralitasPNS di Kabupaten Kediri berupa dukungan terhadap pasangan calon,menghadiri kegiatan pasangan calon, dan mengarahkan seseorang untukkeberpihakan. Serta, terdapat kendala yang dihadapi bawaslu kabupatenkediri dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran netralitaspegawai negeri sipil di kabupaten Kediri, antara lain terbatasnyawewenang Bawaslu dalam pengawasan intern instansi/badan terkaitmenjadi kurang maksimal, masih banyaknya ASN dan masyarakat yangkurang paham terkait regulasi netralitas ASN, terbatasnya wewenangBawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, dan fasilitaswaktu dalam menangani pelanggaran kurang relevan.Kata kunci : Pengawasan, Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil,Periode Pemilihan Kepala DaerahÂ ABSTRACT This research aims to find out the supervision over violation ofneutralisation of civil servants according to Article 4 point 15 ofGovernment Regulation Number 53 of 2010 in the Regency of Kediri andthe impeding factors that General Election Supervisory Agency (hereinafterBawaslu) in the Regency of Kediri faces in the supervision over theneutralisation. This supervision is intended to avert and minimise violationof neutralisation of the civil servants during the period of village headelection in the Regency of Kediri. This research employed empiricaljuridical and socio-juridical method to find out that the supervisionperformed by Bawaslu is not optimal since the violation cases in theRegency of Kediri are still mounting. The violation of the neutralisation ofthe Civil Servants in the region involves support given to the candidatepair, participation in activities related with the candidate pair, and givingdirection aimed for alignment. The bawaslu also faces some problemsduring the supervision, such as limited authorities for Bawaslu to performinternal supervision over institutions/bodies and lack of understandingamong the civil servants and the members of public about the regulationsconcerning neutralisation and the time given to handle the case that is notquite relevant.Keywords: supervision, violation of neutralisation of civil servants, village headelection period