PELAKSANAAN PENGENAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PASAL 31 AYAT (2) HURUF E PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2015 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang) - Yusuf Wahyu Prayudha (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Yusuf Wahyu Prayudha, Dewi Cahyandari, Iwan PermadiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: yusufwp1998@gmail.comABSTRAK Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Perbuatan nyata untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah mewujudkan kemandirian Negara untuk menggali sumber dana dalam penerimaan Negara berupa pajak. Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah diberikan diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangga menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari pajak tersebut. Pemerintah Kota Malang mengundangkan Peraturan Daerah Kota Malang Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Pajak Daerah (selanjutnya disebut ‘Perda Kota Malang tentang Pajak daerah’). Salah satu yang menjadi objek pajak daerah yaitu Pajak Reklame. Pemerintah kota Malang telah mengatur mengenai pengenaan pajak pada reklame, menurut Pasal 31 ayat (1) Perda Kota Malang tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa: Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Pada Pasal 31 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa: Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang tahun 2015 Tentang Pajak Daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Pajak Reklame Berjalan, Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan. AbstractNational Development is an ongoing and continuous activity that aims to improve the people's welfare both materially and spiritually. The real action to realize this goal is to realize the independence of the State to explore sources of funds in state revenue in the form of taxes. Regulations regarding regional taxes and levies have been in effect since the enactment of Law Number 28 of 2008 concerning Regional Taxes and Regional Levies. In this regulation, regional governments are given the authority to collect local taxes and levies in order to carry out their respective regional autonomy. In this case the community becomes the object of its withdrawal as well as the object that is expected to enjoy the results of the tax. Malang City Government promulgated Malang City Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Regional Taxes (hereinafter referred to as 'Malang City Regional Regulation concerning Regional Taxes'). One of the objects of local taxes is the advertisement tax. The Malang city government has regulated the imposition of taxes on advertisements, according to Article 31 paragraph (1) of the Malang City Regulation on Regional Taxes, states that: The object of advertisement tax is all advertisement operations. Article 31 paragraph (2) letter e states that: Tax objects as referred to in paragraph (1) include: Walking advertisements including vehicles. From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that Article 31 Paragraph (2) of the 2015 Regional Regulation of Malang City regarding Regional Taxes has not been fully implemented effectively because several factors from the theory of legal effectiveness put forward by Lawrence M. Friedman are not fulfilled. This is because the Malang City Regional Revenue Agency is also influenced by the community who still lacks awareness and knowledge of applicable regulations.