PENERAPAN PASAL 54 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038 TERHADAP IZIN LOKASI PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi di Dinas Pe - Bagas Dwi Tama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Bagas Dwi Tama, Istislam, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bagasdwitama55@gmail.com ABSTRAK Provinsi lampung adalah provinsi penghubung antara pulau sumatera dan pulau jawa, secara letak geografis lampung memiliki garis pantai yang sangat luas dan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh provinsi lampung. Dalam hal ini pontensi yang dimiliki terdapat banyaknya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang menjadi pontesi pariwisata yang ada di provinsi lampung. Total pulau yang dimiliki provinsi lampung adalah 132 pulau. Dengan demikian Provinsi Lampung memiliki potensi dalam pemanfaatan pulau. Peran Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung sektor pariwisata dengan mengacu kepada rencana induk pengembangan pariwisata nasional adalah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sangat besar di sektor pariwisata khususnya di wilayah persisir dan pulau-pulau kecil, hal ini disebabkan banyaknya pulau-pulau kecil di ruang lingkup permeritah kabupaten pesawaran. Permasalahan terkait tentang kepemilikan izin lokasi yang wajib dimiliki oleh pengusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dalam pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena masih menemukan adanya pihak pengusaha yang tidak memiliki izin lokasi. Dalam kewajiban kepemilikan izin ini diatur dalam Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Izin Lokasi, Penerapan. Â  ABSTRACT The province of Lampung geographically connects Sumatera and Java Island, and this province has an extensive coastal line and several islets. These geographical features potentially attract tourists to visit the area. The total number of islets of the province accounts for 132 islets, highlighting the potential of the province in utilizing island. The role of the Provincial Government of Lampung in supporting the tourism sector refers to Master Plan of National Tourism Development through the Local Regulation Number 6 of 2012 concerning Master Plan of Local Tourism Development (henceforth RIPPDA). The Regency of Pesawaran is one of the regencies with its huge potential in tourism, especially in its coastal areas and islets. However, this potential is interrupted by the situations where some business people concerned do not hold any permit allowing their business to run on the islets, failing to comply with Article 54 Paragraph (3) of Local Regulation of the Province of Lampung Number 1 of 2018 concerning Zonation Plan in Coastal Areas and Islets in the Province of Lampung Year 2018 â€“ 2038. That is, the theory of effectivity of law introduced by Soerjono Soekanto is not efficiently implemented. The issues hampering the law enforcement come from Capital Investment and One-Stop Permit Services Agency in the regency and lack of awareness and knowledge of the applied regulation. Keywords: zonation in coastal areas and islets, permit, location, implementation