URGENSI PENGATURAN MENGENAI PENGENAAN SANKSI BAGI PERBANKAN DALAM PELANGGARAN KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN - Tirsa Ayu (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Tirsa Ayu, Reka Dewantara, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: tirsayu@gmail.com Â  ABSTRAK Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. OJK telah menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Melalui aturan itu nasabah dapat mengajukan restrukturisasi kredit. Persoalan yang muncul yaitu sulitnya mencari titik temu antara debitur dan lembaga jasa keuangan, hal ini karena debitur tidak mampu menyanggupi opsi restrukturisasi kredit yang ditawarkan bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Statute approach dan Conseptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kekosongan hukum pada pengaturan pengenaan sanksi. Perlu adanya pemberian pengawasan OJK terhadap perbankan yang mempersulit debitur dalam restrukturisasi kredit. Oleh karena itu, urgensi diperlukannya pengaturan sanksi untuk memberi perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen dan mengetahui jenis sanksi apa yang tepat bagi perbankan yang melanggar ketentuan tersebut.Kata Kunci: Kebijakan Countercyclical, Restrukturisasi Kredit, Coronavirus Disease, Sanksi, OJKÂ ABSTRACTThe global spread of Coronavirus Disease (Covid-19) is tellingly increasing credit risk due to weakening performance and capacity of a debtor in paying off debt. Financial Services Authority (henceforth OJK) issued the Regulation of OJK Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as Countercyclical Policy of Impact of Covid-19 Spread. With this policy, clients can propose for credit reconstruction. However, this approach still comes with an issue, where clients are out of their capacity to fulfil what this reconstruction requires. With normative juridical approach, this research has found legal loopholes in the regulation of sanction imposed. It is vital to include supervision of OJK over unreasonable procedure of credit reconstruction clients may be facing. Since this is the case, regulations over the imposition of sanction aimed to provide legal protection for the debtors as consumers are required. Moreover, what sanctions are to be imposed on banks violating this provision also needs to be taken into account. Keywords: Countercyclical Policy, Credit Restructuring, Coronavirus Disease, Sanction, OJKÂ