PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG PASIR LAUT ILEGAL DI KABUPATEN SUMENEP (Studi Penambang Pasir Laut Ilegal di Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep) - Syukri Syahadatullah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Syukri Syahadatullah, Istislam, Anindita Purnama NingtyasFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT. Haryono No.169 Malange-mail: Syukrisyahadatullah2@gmail.comABSTRAKPada karya tulis ini penulis mengangkat isu mengenai penambangan pasir laut illegal yang berlokasi di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Di Kabupaten Sumenep sebenarnya telah mempunyai peraturan mengenai larangan untuk menambang pasir lau pada wilayah Kabupaten Sumenep yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan tetapi peraturan ini masih belum efisien untuk mengatasi penambangan pasir laut illegal. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memperoleh jawaban bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2013 belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh lima factor yaitu, faktor hukum, faktor penegakan hokum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.Kata kunci: penambangan pasir laut ilegalÂ ABSTRACTIn this paper the author raises the issue of illegal sea sand mining located in Ambunten Tengah Village, Ambunten District, Sumenep Regency. In Sumenep Regency, there is actually a regulation regarding the prohibition of mining lau sand in the Sumenep Regency area, namely the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 8 of 2013 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, but this regulation is still inefficient to overcome illegal sea sand mining. From the results of the research conducted by the author, the authors get the answer that the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 8 of 2013 has not been effective. This is influenced by five factors, namely, legal factors, law enforcement factors, supporting facilities and facilities, community factors, and cultural factors.Keywords: illegal mining of sea sandÂ