BATASAN HUKUM KETENTUAN RATIONAL USE DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN ANTARTIKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL - Arinta Permata Anita (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Arinta Permata Anita, Nurdin, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arintapermata@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai batasan ketentuan rational use dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Antartika, yang mana ketentuan tersebut kerap diartikan berbeda-beda oleh negara dan dimaknai sebagai kebebasan untuk menangkap ikan dengan sepuasnya dan sebebasnya. Dalam hal ini, ketentuan rational use tersebut dinilai tidak memiliki batasan yang jelas dalam praktik penangkapan ikan, sehingga berpotensi merusak lingkungan dan lebih buruknya menimbulkan perselisihan dikarenakan menimbulkan perbedaan perspektif antarnegara dalam kebebasan menangkap ikan. Penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana batasan hukum ketentuan rational use dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Antartika menurut hukum internasional?; dan (2) Bagaimana tanggungjawab negara dalam hal terdapat kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber daya perikanan di Antartika menurut hukum internasional?, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan berdasar ketentuan rational use dapat diartikan dan boleh dilakukan jika dibatasi dengan pendekatan ekosistem yang mengedepankan prinsip precautionary dan prinsip sustainable development, dan apabila terdapat kerusakan lingkungan atau environmental emergency yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebih di Antartika, maka injured ataupun non-Injured States dapat menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk kompensasi kepada negara pengelola atau Operator pengelola sumber daya perikanan. Kata Kunci: Batasan Hukum, Rational Use, Sumber Daya Perikanan, Perairan AntartikaÂ ABSTRACT This research studies an issue regarding the limitations of the provision of rational use in the management of fishery resources in Antarctic waters, where this provision is often interpreted differently by several states that define it as absolute freedom to fish. In this case, the provision of rational use is deemed to have no clear limitation in fishing, leading to more serious issues that could spark environmental damage and conflict due to different perspectives among countries over freedom to fish. This research is mainly focused on two research problems: 1) what legal limitation is given to the provision of rational use in the management of fishery resources in Antarctic waters according to International Law?, and 2) what liability is taken by the states concerned over the environmental damage caused the management in Antarctic waters according to International Law? With normative-juridical method, statutory, and conceptual approach, this research has found out that the fishery resource management is only restricted to fishing that pays attention to precautionary and sustainable development principles. In case of any environmental damage or emergency, injured or non-injured states can claim for compensation to the states concerned or the operators responsible for the fishery resource management. Keywords: Legal Limitations, Rational Use, Fishery Resources, Antarctic watersÂ