EFEKTIVITAS PASAL 19 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI LARANGAN BERMAIN LAYANG-LAYANG DI KOTA PONTIANAK (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak) - Angelyn Haprilla (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Angelyn Haprilla, Lutfi Effendi, Shinta Hadiyantina, Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: angelhaprilla70@student.ub.ac.id Â ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan yang melarang masyarakat bermain layang-layang di Kota pontianak, yakni Pasal 19 Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang bermain layang-layang sehingga terjadi kesenjangan antara das sein dengan das sollen. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak, serta faktor-faktor penghambat dan solusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penegak dalam efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, serta data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa PÐ°sÐ°l 19 PerÐ°turÐ°n DÐ°erÐ°h Nomor 11 TÐ°hun 2019 TentÐ°ng Ketertiban Umum belum berjÐ°lÐ°n efektif dikÐ°renÐ°kÐ°n beberÐ°pÐ° fÐ°ktor dÐ°ri teori efektivitÐ°s hukum yÐ°ng dikemukÐ°kÐ°n oleh Soerjono SoekÐ°nto tidÐ°k terpenuhi. Hal tersebut dikÐ°renÐ°kÐ°n oleh penegÐ°k hukumnyÐ° yÐ°kni DINSATPONTI dÐ°n dipengÐ°ruhi oleh mÐ°syÐ°rÐ°kÐ°t yÐ°ng kesÐ°dÐ°rÐ°n untuk memÐ°tuhi perÐ°turÐ°n hukum yÐ°ng berlÐ°ku mÐ°sih rendÐ°h. SertÐ° upÐ°yÐ° yÐ°ng dilÐ°kukÐ°n DinÐ°s Satpol PP sudÐ°h cukup bÐ°ik nÐ°mun mÐ°sih perlu ditingkÐ°tkÐ°n lÐ°gi.Kata Kunci: Ketertiban Umum, Larangan Bermain Layang-layang, Das Sein dan Das SollenÂ ABSTRACTThis research observes the conflict between Article 19 of Local Regulation of Pontianak City Number 11 of 2019 concerning Public Order prohibiting people from flying kites and the reality where people are still found to fly kites in the area (das sein v das sollen). This research also aims to find out the effectiveness of the regulation, the impeding factors interrupting its enforcement, and the solution given by Civil Service Police Unit of Pontianak as the enforcers of the regulation. With an empirical juridical method and a socio-juridical approach, the research data was analysed based on descriptive qualitative analysis. The research result reveals that the local regulation is not effectively implemented due to several factors in line with the notion of Soerjono Soekanto. This issue also comes from the factor like DINSATPONTI as the enforcer and lack of awareness of the compliance with the law. The existing measures need improvement. Keywords: public order, prohibition of flying kites, Das Sein and Das SollenÂ