EKSISTENSI TELEMEDICINE DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA - Miranti Daksina Dewi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Miranti Daksina Dewi, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: mdaksina@gmail.com Â ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal untuk hidup dengan sejahtera secara lahir dan batin juga terbebas dari rasa sakit. Salah satu cara untuk meningkatkan upaya kesehatan yaitu dapat dilakukan dengan upaya penyembuhan dari suatu penyakit yang diderita, upaya tersebut dapat dilakukan masyarakat dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat suatu jenis pelayanan kesehatan baru dalam bidang kesehatan yang muncul karena dampak dari kemajuan di bidang tekonologi, yaitu Telemedicine. Telemedicine merupakan praktek kedokteran dari jarak jauh dimana tindakan, keputusan-keputusan diagnostic dan pengobatan, serta rekomendasi didasarkan atas data, dokumen, dan informasi lain yang ditransmisikan melalui sistem telekomunikasi. Telemedicine diciptakan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui media elektronik dan komunikasi tersebut, sehingga mampu memberikan solusi terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas pada lingkup geografis dan waktu, serta diharapkan mampu memperkenalkan layanan dan fasilitas kepada lingkup masyarakat yang lebih luas melalui media internet. Namun di sisi lain seiring berkembangnya teknologi dan informasi serta semakin majunya bidang kesehatan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan hukum untuk mengatur kemajuan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan ketentuan nasional tentang telemedicine sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi praktisi kesehatan maupun masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan telemedicine. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, penelitian yang difokuskan pada tujuan untuk mengkaji penerapan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan apa dasar hukum dari telemedicine serta implikasi-implikasi hukum yang timbul karenanya. Kondisi realitas dan implikasi permasalahan hukum tentang telemedicine diatas idealnya diatur dalam hukum nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menjawab tuntutan perkembangan teknologi kedokteran telemedicine tersebut. Kata kunci: Telemedicine, Pelayanan Kesehatan, Implikasi HukumÂ ABSTRACT Health is surely the right of every person on earth. Due to this underlying need, Telemedicine exists in society, where it helps people to have their health diagnosis, medical consultation, and medical recommendations according to data, documents, and information of the patients, all performed and transmitted through telecommunication system without any face-to-face meeting with the doctors. Telemedicine is principally intended to open wider access for the people to information on their health through electronic media, and this is a good solution for those living far from general practitioners or those having no time to see a doctor. It is expected that this service can be further introduced to all people in society. However, it seems to be always the case that the ever-increasing technology is not always in line with the existence of the regulatory provisions that govern it to ensure legal certainty for both the general practitioners and the people using this service. With a normative juridical method, this research is more focused on the implementation of principles and norms in a positive law, which required library research and secondary data related to the legal basis of telemedicine and legal issues in the case. Ideally, telemedicine should be governed in national law to ensure legal protection amidst this ever-increasing technology in society. Keywords: Telemedicine, medical services, legal implications