URGENSI PENGATURAN MENGENAI PERDAGANGAN OPSI BINER DALAM PERATURAN BAPPEBTI - Muhammad Alwan Idha Irfanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Muhammad Alwan Idha Irfanto, M Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: alwancoy@gmail.com Â  ABSTRAK Perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak dari hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun (yes or no proposition). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis urgensi pengaturan mengenai perdagangan opsi biner dalam peraturan serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis substansi yang diperlukan dalam pengaturan mengenai perdagangan opsi biner dalam peraturan BAPPEBTI. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Untuk bahan hukum yang digunakan berupa bahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan situs terpercaya di internet. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya aturan atau kepastian hukum yang khusus mengenai perdagangan opsi biner di Indonesia, padahal perdagangan ini sudah mulai diiklankan beramai-ramai dan dipertontonkan kepada masyarakat di media sosial, khususnya di YouTube. Kata Kunci: Urgensi Hukum, Opsi Biner, BappebtiÂ ABSTRACT A binary option only allows people to have a choice of yes or no proportion, or whether a portfolio will grow or not. With a normative-juridical method and statutory approach, this research aims to identify and analyse the urgent necessity of the regulation concerning binary option and to describe the trade of binary option as regulated in Commodity Futures Trading Regulatory Agency (commonly abbreviated as BAPPEBTI). The research data were obtained from legislation, books, journals, and reliable sources from the Internet. This trade has been massively advertised and broadcast on social media especially Youtube, and they are accessible by the public, while the related regulations and legal certainty are absent in Indonesia. Keywords: urging law, binary option, BAPPEBTI