ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE - Raynaldi Satria Kusuma (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Raynaldi Satria Kusuma, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aldikesuma1998@gmail.com, aldikesuma@student.ub.ac.id  ABSTRAK Prinsip persidangan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP apabila dikaitkan dengan pemeriksaan perkara pidana melalui teleconference menciptakan kekaburan hukum, hal ini menimbulkan ketidaksamaan persepsi di masyarakat terkait prinsip tersebut dengan peraturan yang dikeluarkan berbentuk perjanjian kerjasama oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan pemeriksaan perkara pidana. Akibatnya minim partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pemeriksaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna persidangan terbuka untuk umum dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP dan batasan prinsip tersebut dalam pemeriksaan perkara pidana melalui teleconference. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Historis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemeriksaan perkara pidana melalui teleconference harus melaksanakan asas persidangan terbuka untuk umum karena apabila tidak maka berakibat putusan pengadilan dapat batal demi hukum dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dieksekusi. Untuk menjawab hal tersebut Pemerintah harus memperjelas aturan hukum melalui perubahan pada KUHAP. Lembaga Peradilan juga harus memberikan akses kepada publik agar masyarakat umum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan perkara pidana dan memberikan akses publik untuk mengetahui Putusan Pengadilan yang terkini. Hal tersebut agar putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan transparan kepada masyarakat agar Hakim Ketua Sidang dapat mengeluarkan putusan yang secara adil. Kata Kunci: Teleconference, Persidangan Terbuka Untuk Umum, Pemeriksaan Perkara Pidana ABSTRACT Open trial as governed in Article 153 paragraph (3) of Criminal Code Procedure regarding criminal investigation through teleconference sparks ambiguity of the law and different perspectives in society about the regulatory principle when it is linked to the regulation issued under cooperation agreement involving institutions related to criminal offenses. This situation reduces the participation of the people in the investigation. This research is intended to find out the meaning of the trial open for public as referred to in 153 paragraph (3) of Criminal Code Procedure and the scope of the principle in the criminal investigation through teleconference. With the normative-juridical method, statutory, conceptual, and historical approaches, this research has found out that the criminal investigation through teleconference has to follow the principle of open trial, or it should be deemed null and void with no legal force in the decision. To reach this objective, the Government has to make some amendments to the Criminal Code Procedure. Courts also have to give access to the members of public to witness the trial and to hear the latest court decision. With this, the court decision will hold legal force and demonstrate transparency for all people and for more just judgment passed by the judge. Keywords: teleconference, open trial, criminal investigation