KRIMINALISASI PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS PRIVASI - Joseph Fajar Simatupang (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Joseph Fajar Simatupang, Yuliati, Mufatikhatul FarikhahFakultas Hukum, Universitas Brawijayae-mail: joseph.hc16@studentÂ ABSTRAKEra teknologi menjadi babak baru dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi menjadikan masyarakat mengalihkan aktivitas yang konvensional menjadi berbasis online, aktivitas tersebut pun harus didukung dengan informasi atau data pribadi guna peningkatan aktivitas pelayanan. Informasi berbasis data pribadi yang tersimpan di media online membuka celah terjadinya pelanggaran yaitu pencurian data pribadi. Kasus Pencurian data pribadi mengalami peningkatan secara masif atas kuantitasnya seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi tersebut. Pencurian data pribadi pada dasarnya adalah tindakan yang melanggar hak privasi, dimana hak privasi sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun sangat disayangkan tidak ada undang-undang yang berlaku secara khusus untuk mengkriminalisasi pencuri data sehingga perlu dilakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku pencuri data dengan mengkriminalisasi pelakunya melalui konsep regulasi terkait perlindungan data yang setingkat dengan undang-undang yang memuat sanksi pidana di dalamnya.Kata Kunci: Kriminalisasi, Pencurian data pribadi, hak atas privasiÂ ABSTRACTTechnological era marks a new chapter in the history of human civilization. The change technology can offer has shifted conventional way of life to online-based lifestyle, and this shift certainly requires the involvement of information and data to underpin the activities of services. However, this improvement does not come without an issue, where databased information saved online gives a chance for violation or even personal data theft which is massively increasing as the technology keeps developing. This data theft also breaks the privacy data, that is, the privacy is part of human rights, while the regulations governing this issue are non-existent. Thus, regulatory provisions equal to law need to be taken into account, by which criminalization could be performed. Keywords: criminalization, theft, personal data, right to privacy