ANALISIS YURIDIS METODE PROMOSI FLASH SALE DITINJAU DARI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT - Wahyu Nur Fajar Pratiwi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Wahyu Nur Fajar Pratiwi, Sukarmi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono 169, Malang e-mail: ayu01.wahyunur@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan metode promosi flash sale apabila ditinjau dari Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya perkembangan e-commerce saat ini yang membuat pelaku usaha menerapkan berbagai macam kegiatan promosi, salah satunya flash sale. Namun dalam prakteknya penerapan harga yang sangat rendah dalam metode promosi flash sale banyak dikaitkan praktek jual rugi. Karena dikhawatirkan akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha e-commerce.  Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah metode promosi flash sale dapat dikategorikan sebagai bentuk predatory pricing dalam perspektif persaingan usaha? (2) Bagaimana akibat hukum dari metode promosi flash sale terhadap persaingan usaha?. Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (Legal Research) dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deduktif. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban bahwa adanya perbedaan mengenai maksud dan tujuan metode promosi flash sale dengan penerapan praktek predatory pricing yang dimuat dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, dan juga tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 20 pada metode promosi flash sale menjadikan metode promosi flash sale tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk predatory pricing dalam persaingan usaha. Adapun akibat hukum terhadap metode promosi flash sale yang pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 20, dan telah dilakukan pembuktian berdasarkan rule of reason, maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif.Kata kunci: Flash Sale, Praktik Jual rugi, Akibat Hukum ABSTRACT This research looks at the issue regarding the method implemented in flash sale practices seen from Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This topic departs from the growing trend in e-commerce which often involves a flash sale approach. However, setting the price too low is often deemed predatory pricing, and this tendency can extend to unfair business competition among those running e-commerce businesses. Departing from this issue, this research studies: (1) can a flash sale practice be deemed predatory pricing from the perspective of business competition? (2) what legal consequences might arise from this practice on the business competition? With a normative-juridical method, statutory and analytical approach, this research studied primary and secondary data analysed based on a deductive analysis method, which brought to a result revealing that the difference in both intentional and objective of the flash sale was obvious in predatory pricing practices, as intended in Article 20 of Law Number 5 of 1999. Moreover, the flash sale does not meet the provision set forth in the Article, not making the flash sale categorized as predatory pricing practice in business competition. However, an administrative measure can be taken as a sanction since the flash sale practice has been proven to contravene the provision of Article 20 and has been proven based on the rule of reason. Keywords: flash sale, predatory pricing practice, legal consequence