IMPLIKASI YURIDIS BANK SEBAGAI SALAH SATU PIHAK PERJANJIAN TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM HAL OBJEK PERJANJIAN MENJADI JAMINAN KREDITUR LAIN (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus- - Ridho Yanuar Bayu Pratama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Ridho Yanuar Bayu Pratama, Reka Dewantara, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: ridhoyanuarr@student.ub.ac.id Â ABSTRAK Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang dilatarbelakangi oleh adanya dua bank, yakni Bank BRI dan Bank BTN (selanjutnya disebut sebagai bank) yang tidak memegang objek pemenuhan perjanjian berupa sertifikat kepemilikan rumah, karena pengembang perumahan dengan itikad tidak baik menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan perjanjian kredit modal kerja dengan Maybank. Pengembang perumahan tidak dapat membayar utangnya ke Maybank. Pengembang perumahan wajib membayar utangnya kepada Maybank secara bertahap berdasarkan perdamaian yang telah disahkan pengadilan. Pengembang perumahan tetap tidak menjalankan perdamaian tersebut, yang menyebabkan dirinya dinyatakan pailit melalui putusan pembatalan perdamaian yang dimohonkan oleh Maybank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi yuridis bank sebagai salah satu pihak perjanjian terhadap putusan pembatalan perdamaian dalam hal objek perjanjian menjadi jaminan kreditur lain. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengembang perumahan dan bank timbul akibat perjanjian kerja sama pemberian fasilitas KPR, dimana pengembang perumahan wajib menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah, yang pada kenyataannya tidak diberikan kepada bank, sehingga dapat dikatakan pengembang perumahan menjalankan perjanjian kerja sama fasilitas KPR dengan itikad tidak baik. Hubungan hukum antara pengembang perumahan dengan Maybank timbul akibat perjanjian kredit modal kerja, dimana perjanjian kredit tersebut mengandung unsur kecacatan dalam kesepakatan karena pengembang perumahan tidak memberitahukan atau tidak menerangkan yang sebenarnya terkait sertifikat kepemilikan rumah yang digunakan sebagai agunan kepada Maybank. Putusan Pembatalan Perdamaian yang diajukan Maybank tetap dibenarkan dan sah menurut hukum, karena Maybank sebagai pemohon pembatalan perdamaian merupakan kreditor separatis bagi pengembang perumahan berdasarkan perjanjian kredit modal kerja yang tidak dibatalkan, yang menyebabkan bank menjadi kreditor konkuren.Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Bank, Perjanjian, Putusan Pembatalan Perdamaian, Jaminan, KrediturÂ ABSTRACTThis research looks into the situation where two banks, BRI and BTN (henceforth banks) did not possess any freehold title certificate as collateral, and this problem arose from the bad faith of a housing developer who submitted the certificate to guarantee credit for working capital to another bank, Maybank. It turned out that the developer failed to pay back the debt to Maybank. Following this failure, the developer was required to pay back the loan in instalments as agreed upon according to the reconciliation as decided by a court. However, this condition remained and the developer was declared bankrupt under a Decision of reconciliation proposed by Maybank. This research aims to find out and analyse the juridical implications of the banks as the parties in the agreement regarding the decision that revoked reconciliation over the collateral set as security for another bank as a creditor. With a normative-juridical method, statute, and case approaches, this research collected primary, secondary, and tertiary data that were further analysed by using systematic and grammatical interpretation. The research result reveals that the legal relationship between the developer and the banks arose from the agreement highlighting the housing instalment services for the members of public. In this condition, the developer was required to provide the freehold title certificate that was not submitted to the banks concerned, and this unfair conduct labelled the developer with bad faith. On the other hand, the legal relationship between the developer and Maybank arose from the credit agreement concerning working capital. This agreement was deemed insufficient in terms of its contract since the developer was found dishonest about the collateral for Maybank. The decision of reconciliation revocation proposed by Maybank was considered lawful and valid since Maybank was positioned as a secured creditor to the housing developer according to the agreement concerning working capital that was not cancelled, and this situation put the banks as concurrent creditors. Keywords: juridical implication, bank, agreement, decision of reconciliation revocation, collateral, creditor