ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM BERLANDASKAN ASAS KEADILAN RESTORATIF - Novi Widi Astuti (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Novi Widi Astuti, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169, Malang e-mail: noviwda@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan makna penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hukum positif di Indonesia serta konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berlandaskan asas keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan menggunakan teknis analisis interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi futuristis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, makna penghentian penuntutan demi kepentingan hukum merupakan proses penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang terdapat alasan-alasan meniadakan penuntutan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian, konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dapat menciptakan pemulihan kembali keadaan seperti semula (restutio in integrum). Kemudian sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut memiliki beberapa kelemahan. Selain itu dalam pelaksanaan peraturan tersebut memiliki batasan dan syarat tertentu terhadap tindak pidana. Peraturan tersebut diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dengan konsep keadilan restoratif dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan. Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Demi Kepentingan Hukum, Keadilan Restoratif ABSTRACTThis research aims to analyse how the discontinuity of charges should be defined for the interest of law within the scope of positive law in Indonesia and the concept of this discontinuity according to the principle of restorative justice. With a normative juridical method, statutory and conceptual approaches, this research resourced to primary and secondary data which were further analysed based on systematic, grammatical, and futuristic interpretation. The results of the research show that the discontinuity of charges takes place due to some grounds as governed in Law. Moreover, the concept of this discontinuity based on restorative justice as in Prosecutor General Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 aims to restore the situation (restutio in integrum). This law, however, also comes with some shortcomings, and the implementation of the law is restricted to a certain extent in terms of criminal offences. This existing law certainly requires an improvement in terms of the regulations governing the discontinuity of the charges for the interest of law according to restorative justice principle as in the bill of the Criminal Code Procedure and the bill of the Prosecutor General. Keywords: discontinuity of charges, for the interest of law, restorative justice