EFEKTIFITAS PASAL 8 AYAT (1) HURUF D PBI NOMOR 16/1/2014 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU OLEH PENYELENGGARA DALAM MENGATUR SISTEM PEMBAYARAN - Ajie Prabowo Wicaksono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Ajie Prabowo Wicaksono, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: ajie_prabowo@student.ub.ac.id ABSTRAKDalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis mengangkat judul efektifitas pasal 8 ayat (1) huruf D PBI nomor 16/1/2014 tentang larangan penggunaan klausula baku oleh penyelenggara dalam mengatur sistem pembayaran. Dalam hubungan bank dengan nasabah diikat dalam sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh bank secara sepihak, dengan artinya isi dari perjanjian tersebut ditentukan atau dibuat sendiri oleh bank. perjanjian yang dibuat oleh Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai dalam hubungannya dengan nasabah disebut sebagai perjanjian baku, didalam perjanjian baku tersebut berisikan klausula baku dimana ketentuan pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Perjanjian baku yang digunakan Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai dicantumkan dalam ketentuan dan syarat khusus rekening tabungan mandiri. Namun pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian dibatasi dengan larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan harus tunduknya konsumen kepada aturan baru, aturan tambahan dan atau aturan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh bank diluar dari ketentuan sebelumnya yang telah diperjanjikan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan konsumen.Kata Kunci: Perjanjian; klausula baku; perlindungan konsumen ABSTRACT In writing this thesis, the author raises the title of the effectiveness of article 8 paragraph (1) letter D PBI number 16/1/2014 concerning the prohibition of the use of standard clauses by the organizers in regulating the payment system. In the relationship between the bank and the customer, it is bound in an agreement that has been prepared by the bank unilaterally, meaning that the contents of the agreement are determined or made by the bank itself. the agreement made by Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai in relation to the customer is referred to as a standard agreement, in the standard agreement it contains a standard clause where the provisions for the inclusion of the standard clause are based on the provisions of the Consumer Protection Act number 8 of 1999. The standard agreement used by Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai is listed in the special terms and conditions for an independent savings account. However, the inclusion of standard clauses in an agreement is limited by the prohibition of the inclusion of standard clauses stating that consumers must submit to new rules, additional rules and or further rules made unilaterally by the bank outside of the previous provisions that have been agreed based on the applicable provisions concerning consumer protection.Keywords: Agreement, standard clause, constumer protection